Konflik Tapal Batas Antar Kampung Sejak 2005 di Siak, Warga Desak Pemkab Selesaikan

Siak, tvonenews.com - Warga meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak untuk segera menyelesaikan konflik tapal batas antar warga Kampung Buatan Satu, Kecamatan Koto Gasib dan warga Kampung Teluk Lancang, Kecamatan Sungai Mandau, Siak, Riau, yang sudah terjadi sejak tahun 2005.

Hal itu disampaikan oleh warga perwakilan dari kedua kampung, didampingi masing-masing Penghulu, Bapekam, Camat dan Kapolsek. Saat audiensi di ruang Pucuk Rebung kantor Bupati Siak, dihadiri Asisten 1, perwakilan Kodim 0322/Siak, Kadis DPMK, Kabag Hukum, Kabag Adwil pertanahan dan PT Persi, Kamis (16/1/2025).

Imus warga Buatan Satu menyebutkan, konflik itu terjadi sejak tahun 2005. Menurutnya lahan milik Kampung Buatan Satu sekitar 200 hektare diserobot oleh Penghulu Kampung Teluk Lancang untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. 

"Jelas-jelas lahan itu milik kampung kami, kami punya bukti data dan peta lokasi sejak Siak masih Kabupaten Bengkalis. Bahkan sebelum tahun 2005 kami sudah pernah mengelola lahan tersebut bekerjasama dengan PT WSSI secara administrasi sah di atas lahan Kampung Buatan Satu," ucap Imus. 

Lanjutnya, namun setelah muncul peta baru tahun 2005 dari Kabupaten Siak tapal batas itu bergeser, lahan tersebut jadi masuk wilayah Kampung Teluk Lancang. Anehnya pengesahan peta itu tanpa sepengetahuan warga Kampung Buatan Satu. 

"Ini pasti ada permainan di dalamnya, kami tidak terima hak kampung kami dirampas. Ini akan kami perjuangan sampai titik darah terakhir," imbuhnya. 

Baca Juga

Potensi Kerugian Besar PETI, Komunitas Lingkungan Desak Pemerintah Prioritaskan Lelang WIUP Muratara

Terpisah, Muhamad Safi'i, warga Kampung Teluk Lancang mengatakan bahwa lahan yang masuk dalam tapal batas konflik secara sah berdasarkan peta Kabupaten Siak masuk di wilayah Kampung Teluk Lancang, Kecamatan Sungai Mandau, Siak. 

Menurutnya, warga Buatan Satu muncul mengklaim lahan ini milik mereka saat warga Kampung Teluk Lancang memproses pengelolaan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit. 

Sebelum membuat kebun kelapa sawit bersama koperasi milik Pemkab Siak di lahan itu pada tahun 2004 sudah dilakukan pengurusan status lahan, Pemerintah Kampung Teluk Lancang bersama petugas dari Pemkab Siak sudah turun ke lokasi menentukan titik koordinat. 

"Setelah diterbitkan peta baru yang dikeluarkan oleh Pemkab Siak wilayah tersebut masuk di Kampung Teluk Lancang. Peta itu yang menjadi dasar kami mengolah dijadikan kebun kelapa sawit," paparnya. 

"Secara administrasi jelas, kita Kabupaten Siak bukan lagi Bengkalis, kami berpedoman pada yang ada sekarang, di peta itu jelas masuk wilayah Kampung Teluk Lancang," tegasnya lagi. 

Ketegangan kerap terjadi di lapangan hingga kini, setelah konflik selalu dilakukan diskusi, mediasi di kantor kampung bahkan sudah pernah mediasi di kantor Bupati. Bahkan pada tahun 2021 Asisten 1 bersama perwakilan DPRD Siak sudah pernah turun ke lokasi, namun senyap tidak ada tindak lanjutnya. (Man/wna)