Doa Bersama Merawat Alam Tano Batak, Ephorus HKBP: Hak-hak Rakyat Harus Dipulihkan

Balige, tvOnenews.com - Doa bersama bertajuk "Merawat Alam Tano Batak" berlangsung di HKBP Lumbanjulu, Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (1/2/2025). Acara yang dipimpin petinggi HKBP ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk pegiat lingkungan hidup dan pemerintah.

Pada kesempatan itu, Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan menyampaikan soal hak-hak rakyat yang harus dipulihkan. Dikatakan Ephorus, tujuan ibadat bersama adalah penyadaran kembali akan panggilan kristiani perihal penyelamatan alam semesta. Pelestarian lingkungan hidup adalah bagian implementasi iman seorang kristen.

"Di sini kita berkumpul, ada dari perwakilan denominasi gereja, juga dihadiri pihak Komnas HAM dan DPD RI, terutama bapak dan ibu yang hadir di sini untuk berdoa bersama," ucap Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan. 

Disebutkan, doa bersama ini adalah kesempatan untuk menyadarkan kembali soal iman kristiani, bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Juga menyadarkan bahwa Tano Batak adalah bagian dari ciptaan Tuhan.

Menurut Ephorus, langkah awal memperjuangkan kelestarian alam di Tapanuli Raya merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh stakeholder diminta berkontribusi aktif merawat alam yang sudah diberikan Tuhan bagi umat manusia. Ephorus juga menegaskan soal pengembalian hak-hak rakyat. 

"Seperti yang kita dengarkan bersama, langkah selanjutnya membangun jejaring, pemerintah dan pengusaha di daerah ini untuk membangun jejaring. Tano Batak harus dirawat, hak-hak rakyat dipulihkan kembali. Harus sejahtera di tanahnya sendiri," Ephorus menegaskan.

Baca Juga

Komnas HAM Desak Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Diambil Bareskrim Polri, Ini Alasannya

Ephorus juga menyinggung mengenai kerusakan alam yang secara jelas dan nyata, juga adalah fakta di lapangan. Kerusakan alam ditandai banyaknya bencana alam yang terjadi di Tapanuli Raya. Masyarakat petani menjadi korban saat material longsoran menimbun areal pertaniannya. Termasuk juga konflik yang terjadi antara masyarakat dan pihak perusahaan yang disebut perusak lingkungan.

"Sudah banyak studi. AMAN dan KSPPM sudah banyak menuliskan ini. Kita sudah lihat faktanya di lapangan. Berulangkali bencana alam terjadi, korban ada. Areal pertanian dan persawahan ditimbun material longsor," bebernya.

Dikatakan Ephorus, alam di Tano Batak sedang mengalami krisis. Terkait penutupan portal di kawasan Nagasaribu, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Ephorus menjelaskan, portal tersebut telah dibuka pihak TPL. Masyarakat adat sudah bisa mengakses areal perladangan kemenyan mereka dan melewati portal tersebut.

"Setelah saya ke sana (portal TPL), hingga sekarang, portal itu sudah dibuka dan masyarakat sudah bisa mengakses lahan mereka. Saya juga sudah mendapat laporan dari pihak manajemen soal itu. Sudah dibuka," sebutnya.

Masyarakat Adat Sedang Mencari Keadilan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Penrad Siagian mengatakan, masyarakat adat sedang mencari keadilan. Ia mengatakan hal ini ditemani Sorbatua Siallagan, korban kriminalisasi pada konflik agraria. 

Lahan yang sudah Sorbatua dan warga lainnya kelola sejak lama, kini jadi konflik dengan TPL. Sementara Penrad yang berlatarbelakang seorang pendeta menyampaikan, perlawan terhadap TPL kini hidup kembali setelah masyarakat berhasil menutup PT Inti Indorayon puluhan tahun silam. 

Penrad dan Sorbatua mengatakan hal itu usai kegiatan doa bersama bertajuk "Merawat Alam Tano Batak". Acara dipimpin Ephorus HKBP Pendeta Victor Tinambunan ini dihadiri sejumlah petinggi denominasi gereja di Indonesia.

"Dengan ini, perlawanan terhadap TPL hidup kembali. Karena hadir tadi pimpinan berbagai gereja denominasi di Indonesia, termasuk NGO, dan masyarakat sipil. Ini merupakan sebuah kebangkitan baru untuk melawan kezholiman-kezholiman TPL yang dialami masyarakat berpuluh tahun," kata Penrad Siagian, Sabtu (1/3/2025).

Ia juga berharap, persoalan yang dialami masyarakat adat di Tapanuli Raya menjadi pembahasan di tingkat pusat. Dirinya berharap pemerintah secara transparan memperlihatkan tapal batas lahan konsesi TPL. Dengan demikian, konflik yang selama ini terjadi antara pihak perusahaan dan masyarakat dapat terurai.

"Saya tadi sudah menyampaikan ke berbagai pihak agar segera pemerintah mengeluarkan soal konsesi lahan TPL. Banyak sekali yang tidak tahu mana batas lahan konsesi TPL tersebut," sebutnya.

Aduan Masyarakat Soal Konflik Agraria Setiap Tahun 

Komisioner Komnas HAM, Saurlin mengutarakan, jumlah aduan soal konflik agraria menduduki posisi tertinggi aduan di Komnas HAM.

"Setidaknya, dalam tiga tahun terakhir ini ada lebih dari 3 ribu pengaduan konflik agraria," ujar Saurlin Siagian. 

Soal konflik agraria, ia berharap lembaga negara mesti berkontribusi aktif menyelesaikannya. "Dengan melihat hal ini, ada seribuan aduan soal ini setiap tahunnya. Dengan demikian, lembaga negara mesti terlibat dalam penyelesaian ini," bebernya.

Saat ini pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan pihak Polri soal penanganan konflik agraria. Ia berharap, peninjauan ulang soal penanganan konflik agraria di masa lampau membuat penanganan masalah di masa depan lebih baik.

Ia juga menyoal perpindahan lokasi ibadat yang bertajuk "Merawat Alam Toba" yang diselenggarakan.

"Sebenarnya agak prihatin karena perpindahan lokasi ibadat. Di salah satu tempat ada dugaan 'pelarangan' ibadat hingga akhirnya berpindah ke sini untuk ketigakalinya," sebutnya.

Lalu, ia juga berharap agar lahan konsesi perusahaan supaya direvisi ulang. Hal ini dilakukan guna menghindari konflik baru antara masyarakat dengan pihak perusahaan yang ada di Tapanuli Raya ini.

"Soal konflik yang masih terjadi di kawasan Danau Toba ini, tentu ini mesti direvisi ulang, ditinjau ulang soal konsesi. Ini dilakukan guna memastikan kebenaran bagi pihak yang saling klaim," lanjutnya. 

Persoalan antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat membutuhkan kehadiran negara. Ia yakin, kehadiran negara menyelesaikan konflik agraria di Tapanuli Raya akan mampu menyelesaikan beragam persoalan yang muncul.

"Negara harus hadir. Segera membereskan bila ada kekeliruan pada konsesi di masa lalu. Saya pikir, tidak ada sulitnya buat negara untuk membereskan itu demi kemajuan masyarakat," pungkasnya. (tim tvOne/wna)