Kisruh Warga dengan Perkebunan Swasta DPRD Langkat Gelar RDP

Kisruh Warga dengan Perkebunan Swasta DPRD Langkat Gelar RDP
 
Langkat, Sumatera Utara - Kisruh antara warga Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dengan PT Rapala akhirnya diselesaikan di DPRD Kabupaten Langkat dengan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  yang dilaksanakan pada Senin (14/3/2022) kemarin diruang rapat DPRD Langkat. 
 
Dalam RDP yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Langkat dari beberapa komisi,  terungkap sejumlah faktor yang membuat pihak PT Rapala harus memasang portal di 10 lokasi. Diantaranya adalah karena banyaknya ternak lembu warga yang masuk ke areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan swasta tersebut. 
 
Dalam RDP tersebut sempat terjadi adu mulut antara warga dan pihak perkebunan yang sama - sama keras mempertahankan argumentasi mereka, namun setelah dilakukan mediasi yang alot maka disepakati beberapa poin, diantaranya adalah membuka portal yang di luar HGU perkebunan,  membolehkan warga untuk mengambil rumput di dalam areal perkebunan, serta pihak perusahaan yang akan memberikan mesin pencacah rumput ke warga, agar ternak lembu mereka tidak lagi masuk ke dalam areal perkebunan. 
 
Bukan hanya itu, bagi ternak lembu yang masuk ke dalam areal perkebunan juga akan diberikan denda, sehingga ada efek jera bagi pemilik ternak lembu tersebut. 
 
Usai Rapat Dengar Pendapat,  Kepala Departemen Kebun PT. Rapala,  Zulkifli mengatakan kerugian yang diderita PT Rapala akibat masuknya hewan ternak warga ke areal kebun PT Rapala selama ini tidak kecil, bahkan kerugian yang diderita perusahaan tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Karena itu, wajar jika dilakukan pemagaran dan pemasangan plank, pos dan portal diseluruh areal perkebunan. 
 
"Berapa pun kerugiaan pihak kebun, masyarakat mana mau tahu, padahal akibat dampak ternak lembu yang masuk bisa mencapai miliaran rupiah," ucap Zulkifli.
 
 
Sementara itu salah seorang anggota DPRD Langkat,  Zulihartono,  usai RDP berharap agar PT Rapala membuka seluruh portal yang mereka pasang, sebab dikhawatirkan saat ada urusan darurat warga yang akan keluar dari perkampungan dan melintasi perkebunan akan terhalang portal yang tertutup. 
 
"Memang pihak perkebunan saat ini menyampaikan bahwa portal itu dalam posisi terbuka bagi warga yang akan melintas,  dan hanya melarang ternak lembu warga,  namun kedepan kita belum tahu kebijakan darinpimpinan perkebunan,  dan bisa saja nanti akan menghambat urusan warga yang ‘emergency’,  karena posisi portal yang tertutup,” ucap Zulihartono kepada awak media saat dikonfirmasi Selasa (15/3/2022).
 
Sebelumnya PT Rapala melakukan pemasangan 10 titik portal di sekitar areal perkebunan kelapa sawit milik perkebunan swasta.  Pemasangan portal ini dilakukan untuk mencegah ternak lembu milik warga yang berjumlah ratusan ekor masuk ke dalam areal perkebunan dan merusak hasil kebun. 
 
Namun warga yang ada di sekitar lokasi perkebunan menolak pemasangan portal. 
 
Warga menilai bahwa ternak mereka tidak akan merusak dan mengganggu hasil perkebunan,  karena hanya digembalakan di tanaman tua saja. 
 
Mediasi sudah berulang kali dilakukan namun tidak mendapatkan solusi hingga akhirnya dimediasi oleh DPRD Langkat. 
 
Diharapkan dengan hasil dan kesepakatan dari RDP tersebut kisruh antara warga dengan PT Rapala bisa selesai dan tidak harus menempuh jalur hukum. (Taufik/Lno)