News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

7 Kendaraan Dinas Dikuasai Mantan Pejabat, Disita Kejaksaan Bengkulu

Tujuh unit mobil roda empat plat dinas yang dikuasai mantan pejabat milik Pemerintah Kota Bengkulu disita Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Senin (21/3/2022). Bahkan adapula mantan pejabat yang menguasainya hingga pensiun.
Senin, 21 Maret 2022 - 13:11 WIB
Kendaraan dinas yang berhasil disita Kejaksanaan Negeri Bengkulu
Sumber :
  • Tim TvOne/Miko

Bengkulu - Tujuh unit mobil roda empat plat dinas yang dikuasai mantan pejabat milik Pemerintah Kota Bengkulu disita Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Senin (21/3/2022). Bahkan adapula mantan pejabat yang menguasainya hingga pensiun. 

Penyitaan aset ini berdasarkan permintaan dari Pemkot Bengkulu. Setidaknya 8 unit mobil dinas yang diusulkan Pemkot Bengkulu untuk disita namun 7 unit yang berhasil disita.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kepala Seksi Intel, Kejari Bengkulu, Riky Musriza saat penyerahan 7 unit mobil dinas itu menjelaskan mobil tersebut disita ada yang sudah 20 tahun dikuasai mantan pejabat. Ini dilakukan untuk pemulihan aset melalui hukumnon-litigasi dan jika diuangkan mencapai Rp865 juta.

"Ada mobil dinas yang sudah 20 tahun dikuasai mantan pejabat. Bahkan ada yang sudah dibawa ke Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Riky Senin (21/3/2022).

Surat Permohonan dari Pemerintah Kota Bengkulu Nomor 100/08/B.I tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelesaian permasalahan asset milik Pemkot yang dikuasai pihak ketiga. Menindaklanjuti permohonan tersebut, dilakukan pemberian Surat Kuasa Khusus dari Sekretaris Daerah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, selanjutnya Kajari menunjuk Tim Jaksa Pengacara Negara melalui Surat Kuasa Substitusi. 

Kejaksaan mengimbau para mantan pejabat yang sudah tidak menjabat lagi namun masih menguasai aset negara seperti mobil, motor dinas untuk dikembalikan ke Pemkot Bengkulu atau Kejari Bengkulu sebelum aset hilang. Bila hilang aset tersebut maka akan mengarah pada pidana. 

"Kami sarankan pada mantan pejabat yang tidak lagi menjabat untuk segera kembalikan kendaraan dinas. Karena kalau sampai aset hilang maka hal tersebut sudah masuk pada pidana," lanjut Riky. (Miko/Nof)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua DPD Tegaskan Siap Dukung Penuh Siapapun Calon Wapres Pilihan Presiden Prab

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menegaskan sikap politik lembaganya di tengah bergulirnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI.
MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

MPR Beri Waktu 14 Hari Bagi Presiden Prabowo Setor Dua Nama Calon Wapres

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI langsung bergerak cepat menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Dalam unggahan Threads-nya, pemilik akun @hungryfever memperlihatkan berbagai macam perhiasan berharga milik para tamu yang tertinggal selama bertahun-tahun.
Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Klub Liga Italia, AC Milan kembali tertarik merekrut Juan Miranda dari Bologna pada bursa transfer. Bek kiri Spanyol itu kini tampil mengesankan di Serie A.
Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Kursi Wapres Hak Penuh Presiden Prabowo, MPR Harus Baca Suasana Kebatinan Bangsa

Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS) Dr. Tri Andika memberikan penegasan konstitusional terkait dinamika pengisian kekosongan jabatan Wapres -
Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

Organisasi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto yang tergabung dalam Presidium 08 memberikan pandangan menyusul resmi mundurnya Gibran Rakabuming Raka ..

Trending

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Dalam narasi yang beredar di media sosial Threads, disebut bahwa insiden tersebut merenggut nyawa dua orang korban jiwa. Namun, belum diketahui kronologinya.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Perampokan di Siang Bolong Sebabkan Seorang Penghuni Rumah Tewas, Polres Malang

Polres Malang memburu pelaku pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang anak perempuan berusia 10 tahun di rumahnya, di Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT