Kunjungi Kerajaan Beutong, Ketua DPD RI Minta Budaya Aceh Terus Dilestarikan

Nagan Raya, Aceh - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bertemu Raja Kerajaan Betong Aceh. Dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) itu mendorong agar pasal khusus tentang pelestarian budaya dan peninggalan kerajaan-kerajaan di Aceh dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Upaya tersebut merupakan bentuk dukungan DPD RI terhadap perlindungan dan pelestarian peninggalan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, termasuk di Aceh.

"DPD RI melalui Komite I, yang kebetulan ketuanya adalah Senator asal Aceh, Fachrul Razi, sedang merancang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh , saya berharap ada pasal tentang hal itu bisa  masuk," ujar LaNyalla
usai menerima gelar kehormatan dari Kerajaan Beutong, Aceh, Kamis (24/3/2022)

LaNyalla juga meminta stakeholder di Pemerintahan Aceh, baik di Provinsi maupun di Kabupaten, untuk mengalokasikan sebagian Dana Otonomi Khusus bagi kepentingan pelestarian budaya melalui keberadaan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara khususnya yang berada di Aceh. 

"Karena pada prinsipnya kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Tanpa pelestarian kebudayaan daerah, Indonesia tidak akan punya kebudayaan," paparnya.

Ia berharap empat senator asal Aceh dapat memperjuangkan dan mengawal upaya tersebut dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan Gubernur, Wali Kota dan Bulati di Aceh. 

Baca Juga

Anggota DPD RI Mirah Midadan Ungkap Warga Kabupaten Bima Ternacam Krisis Air Bersih

"Kita harus sampaikan kepada semua pihak, bahwa sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya negara ini sangat besar. Apalagi secara khusus, sumbangan Aceh terhadap lahirnya Indonesia," tambah Ketua DPD RI.

Menurut LaNyalla, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memberi dukungan moril dan materiil yang konkret terhadap lahirnya bangsa dan negara. 

Dukungan moril diberikan dengan sikap Legowo dari para Raja dan Sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya. 

"Sedangkan dukungan materiil dengan memberikan bantuan berupa uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga kini, sejumlah tanah dan aset Kerajaan Nusantara masih dipergunakan Pemerintah," sebut LaNyalla.

Dengan sumbangsih dan dukungan konkret dalam proses lahirnya NKRI, LaNyalla menegaskan bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini.