Datangi Kejari Sijunjung Mahasiswa Tuntut Dugaan Penyelewengan Oknum Dewan

Sijunjung, Sumatera Barat - Belasan mahasiswa mendatangi Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Sijunjung, mendesak aparat kejaksaan mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran belanja rumah tangga oknum  Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Jumat (25/3/2022). Selain itu, mahasiswa minta agar dilakukan audit anggaran reses, kunker, serta berbagai bentuk biaya perjalanan dinas para anggota dewan yang dinilai tidak bermanfaat. 

"Usut tuntas secara hukum angaran belanja rumah tangga ketua DPRD Sijunjung. Bila ada indikasi penyelewengan, segera adili ke pengadilan," kata Koordinator Aksi, M.Lingga Firdaus, Jumat (25/3/2022).

Menurut M.Lingga, rumah dinas Ketua DPRD yang terdapat di pinggir jalan M.Yamin, Nagari Muaro, dilaporkan sering tidak ditempati, sementara anggaran belanja rumah tangga pimpinan dewan selalu dihabiskan. Atas dasar itu mahasiswa curiga ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran. 

Selain indikasi penyelewengan belannja rumah tangga pimpinan dewan, mahasiswa juga mendesak Kejari Sijunjung untuk mengaudit biaya kunkur, reses, serta berbagai bentuk perjalanan dinas ke luar daerah. Sebab menurut mereka kegiatan-kegiatan yang telah menghabiskan anggaran tersebut diklaim sejauh ini tidak ada manfaatmya bagi masyarakat.

"Intinya, kami secara lisan dan tertulis mendesak Kejari Sijunjung agar segera memproses dua point ini," tegasnya. 

Rombongan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini kemudian disambut Kasi Intel Kajari Sijunjung Eriyanto. 

Baca Juga

Tegang, Menteri Pariwisata Gelagapan saat Ditanya Soal Anggaran Pada Rapat DPR, Saleh Daulay: Biasa Kita Hadapi Begini

"Memang sekarang Kejari Sijunjung tengah menindaklanjuti dugaan penyelewengan terhadap anggaran DPRD Sijunjung. Namun prosesnya masih bersifat pra, yakni berupa menelusuri, mengumpulkan bukti-bukti, keterangan dari berbagai pihak. Guna mengetahui apakah peristiwa itu ada dugaan pidananya, atau tidak," jelas Eriyanto. 

Kalau memang ada dugaan unsur pidana, ulasnya, bisa berlanjut ke tingkat penyelidikan, begitu seterusnya sesuai perundang-undangan berlaku. (Beni roska/ito)