Kolaborasi PT Riau Petroleum dan BPKP Dorong Transparansi Pengelolaan Perusahaan

Kolaborasi PT Riau Petroleum dan BPKP Dorong Transparansi Pengelolaan Perusahaan

Pekanbaru, tvOnenews.com - Dalam rangka menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola dan transparansi pengelolaan perusahaan, PT Riau Petrolium melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, Senin (28/7/2025).

Direktur PT Riau Petrolium Dr Husnul Kausarian mengatakan, pelaksanaan MoU dan FGD ini merupakan untuk memastikan pengelolaan BUMD berjalan dengan baik.

“MOU ini laksanakan hasil dari kami meminta pemegang saham untuk mengawal akuntabilitas agar BUMD ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan baik dari segi kualitas maupun pendapatan BUMD,” katanya.

“Dengan adanya pendampingan dari BPKP, kami berharap kualitas tata kelola meningkat dan kinerja perusahaan semakin optimal,” katanya lagi.

Ia juga menyebut pentingnya pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen di sektor migas, yang menurutnya ini adalah suatu kebanggan bagi masyarakat Riau.

Baca Juga

Hujan Intensitas Ringan hingga Sedang Guyur Jakarta pada Jumat 13 November 2026 Menurut BMKG

“Terutama terkait PI 10 persen yang sudah berhasil. Perlu kita ketahui BUMD Riau ini BUMD yang memiliki terbesar PI 10 persen yang diberikan Menteri ESDM. Di Indonesia ini hanya ada 40-60 perusahaan yang ada PI 10 persennya, namun hanya 9 yang berhasil. 4 nya ada di Riau. Ini suatu kebanggaan untuk kita," imbuhnya.

Anak perusahaan PT Riau Petroleum turut diikut sertakan agar memahami pentingnya tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Pada kesempatan ini kita juga membawa anak perusahaan untuk menyaksikan MOU ini agar mereka juga merasakan bahwa dalam pelaksanaan perusahaan kedepannya harus sesuai dengan ketentuan dan meningkatkan kinerja terhadap perusahaan. Tentunya ini akan berdampak pada hasil yang mereka peroleh,” tambahnya.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Kwinhatmaka mengatakan, langkah yang diambil PT Riau Petroleum diharapkan menjadi contoh BUMD yang professional dan transparan.

“Kita melakukan pendekatan melalui Governance, Risk, and Compliance (GRC ) yaitu governance tata kelolanya, Race manajemen resiko dan Control atau pengendalian. perusahaan harus berkomitmen agar setiap rencana aksi korporasi harus berlandaskan tiga hal ini agar rencana dapat menghasilkan bagi kinerja perusahaan,” kata Kwinhatmaka.