Gubernur Sumbar Tegaskan Tak Ada Rencana Pembongkaran Jembatan Warisan Dunia

Kota Padang, tvOnenews.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menegaskan pemerintah provinsi tidak mempunyai rencana untuk membongkar jembatan kereta api di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar yang merupakan Warisan Budaya Dunia United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).

"Pemerintah Provinsi Sumbar justru berkomitmen menjaga, melestarikan dan mereaktivasi jalur tersebut sebagai bagian dari aset sejarah dan warisan budaya daerah," kata Gubernur Sumbar, Selasa (30/12/2025).

Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi komunitas heritage yang membahas pemeliharaan situs sejarah di Sumbar, sekaligus rencana pembongkaran jembatan kereta api di kawasan Lembah Anai.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menegaskan pemerintah provinsi tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Sebab, fokus pemerintah ialah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran.

Terkait beredarnya isu pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai, Mahyeldi mengaku wacana itu sama sekali tidak pernah disampaikan terlebih dahulu kepadanya sebagai gubernur.

"Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan gubernur. Padahal, kebijakan yang kita pegang jelas yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah," ujarnya.

Terkait surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat beredar, ia menilai terjadi kesalahan komunikasi karena surat tersebut ditanggapi tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.

"Ada kekeliruan dalam proses komunikasi. Surat tersebut dijawab tanpa koordinasi dengan kami di pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah," katanya.

Mahyeldi mengatakan telah bertemu langsung dengan Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon serta Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa tidak ada pembongkaran jalur kereta api, melainkan dilakukan kajian komprehensif untuk memastikan kelestarian dan pemanfaatannya.

"Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Seharusnya kita rawat dan manfaatkan, bukan justru dibongkar," ujarnya.

Ia turut menyinggung kebijakan sebelumnya yang menonaktifkan jalur kereta api di Sumbar. Langkah tersebut dianggap sebagai kekeliruan yang tidak boleh terulang. Oleh karena itu, reaktivasi jalur kereta api termasuk pengembangan jalur yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat telah masuk dalam agenda pemerintah daerah.