Kades Aktif Dua Periode di Banyuasin Ditahan Kejari, Dugaan Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp418 Juta

Banyuasin,tvonenews.com – Kepala Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin berinisial A yang masih aktif menjabat selama dua periode, harus berurusan dengan hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa.

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Banyuasin menetapkan A sebagai tersangka pada Jumat (13/3/2026) usai mengantongi sejumlah alat bukti terkait dugaan penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 hingga 2024.

Tak lama setelah statusnya dinaikkan menjadi tersangka, aparat kejaksaan langsung melakukan penahanan terhadap kades tersebut.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuasin, Giovani SH MH mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang cukup.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim penyidik telah menetapkan saksi berinisial A sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Sebokor Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2024,” jelasnya.

Diketahui, tersangka telah menjabat sebagai Kepala Desa Sebokor sejak tahun 2014 dan hingga kini masih aktif menjalani masa jabatan periode kedua.

Baca Juga

Sidang Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman 2020, Eks Bupati Sri Purnomo Dituntut 8 Tahun 6 Bulan Penjara dan Denda Rp500 Juta

Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal subsidair Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, A langsung ditahan di Lapas Kelas IIA Banyuasin selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 13 Maret hingga 30 Maret 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-412/L.6.19/Fd.2/03/2026.

Dari hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa. Modus yang digunakan antara lain kegiatan yang tidak dilaksanakan serta pembangunan yang volumenya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Akibat praktik tersebut, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp418.101.506,65 berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin. “Dari hasil pemeriksaan, tersangka juga telah mengembalikan uang sebesar Rp50 juta yang nantinya akan disetorkan ke kas negara,” tambah Giovani.

Hingga kini, Kejaksaan Negeri Banyuasin memastikan penyidikan masih terus dikembangkan guna menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam dugaan korupsi Dana Desa tersebut. (Asi/wna)