Sering Makan Korban, Wali Kota Subulussalam Minta Pemerintah Pusat Tangani Jalan Rawan di Kedabuhan

Subulussalam, tvOnenews.com — Pemerintah Kota Subulussalam mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk segera menangani ruas jalan nasional rawan kecelakaan di wilayah Kedabuhan dan sekitarnya, yang selama ini hampir setiap tahun memakan korban jiwa.

Permohonan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Subulussalam, Rasyid Bancin, melalui surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Selain itu, Wali Kota juga mengomunikasikan langsung persoalan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat kunjungan kerja di Tamiang, Aceh.

Dalam surat tersebut dijelaskan, kawasan perbukitan Kedabuhan, Jontor, hingga Lae Ikan memiliki karakteristik geografis ekstrem. Di satu sisi terdapat tebing rawan longsor, sementara di sisi lain terdapat jurang dalam dengan aliran Sungai Lae Kombih.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya fasilitas keselamatan jalan seperti guardrail dan penerangan, serta geometrik jalan yang sempit dan berkelok, sehingga menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan di jalur tersebut.

Ketua Komisi C DPRK Subulussalam, Antoni, mengapresiasi langkah Wali Kota yang dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap keselamatan masyarakat serta keberanian memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Ia menyoroti bahwa kecelakaan di jalur tersebut terus terjadi sepanjang tahun. Bahkan, pada pekan lalu, dua korban dilaporkan jatuh ke jurang di kawasan itu dan hingga kini masih dalam proses pencarian.

Baca Juga

Kementerian PU Genjot Pemulihan Masyarakat di Aceh-Sumatera

“Ini adalah langkah yang sangat tepat dan patut kita apresiasi bersama. Jalan Kedabuhan bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi sudah menyangkut keselamatan jiwa masyarakat. Usulan ini menunjukkan komitmen kuat Wali Kota dalam memperjuangkan kebutuhan mendesak daerah,” ujar Antoni.

Selain faktor keselamatan, Antoni juga menegaskan bahwa ruas jalan tersebut memiliki peran vital sebagai satu-satunya akses darat utama penghubung wilayah Barat Selatan Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.

Jalur ini juga menjadi akses penting bagi distribusi logistik, hasil pertanian, serta penopang utama perputaran ekonomi lintas wilayah.

“Begitulah pentingnya jalur ini. Dengan kondisi yang sudah kerap memakan banyak korban jiwa serta kerugian ekonomi, sudah selayaknya ruas ini ditetapkan sebagai status darurat atau blackspot nasional agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat,” tambahnya.

Sebagai Ketua Komisi C DPRK Subulussalam, Antoni menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan mendorong percepatan realisasi penanganan, termasuk melalui koordinasi lintas lembaga dan dukungan politik di tingkat daerah.