Kasus Korupsi Pasar Panorama, Mantan Anggota Dewan Dituntut 7,5 Tahun dan Mantan Kadis 5 Tahun Penjara
- tim tvOne/Ferry Yustika
Bengkulu, tvOnenews.com – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengelolaan Pasar Panorama Bengkulu kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Jumat Siang (10/4/ 2026). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap dua terdakwa, yakni mantan anggota DPRD Kota Bengkulu, Parizan Hermedi dan mantan Kepala Disperindag Kota Bengkulu, Bujang HR.
Dalam persidangan, jaksa menuntut terdakwa Parizan Hermedi dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan 20 hari kurungan.
Tak hanya itu, Parizan juga dibebani uang pengganti sebesar Rp7,7 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.
Sementara itu, terdakwa Bujang HR dituntut pidana penjara selama 5 tahun serta denda Rp500 juta subsider 4 bulan 20 hari.
Jaksa juga menuntut uang pengganti sebesar Rp129 juta, namun dalam persidangan disebutkan bahwa jumlah tersebut telah dikembalikan sepenuhnya oleh terdakwa.
Ketua Majelis Hakim, Achmadsyah Ade Mury, dalam persidangan menyampaikan bahwa agenda berikutnya adalah pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari masing-masing terdakwa.
“Selanjutnya sidang pledoi akan kita laksanakan pekan depan tanggal 17 April, silakan nanti disiapkan materinya untuk sidang pledoi,” ujar Majelis Hakim di akhir persidangan.
Kasus ini bermula dari dugaan praktik penjualan ilegal kios di atas lahan milik pemerintah daerah.
Dalam dakwaan, kedua terdakwa disebut melakukan pemanfaatan aset tanpa prosedur resmi yang sah, sehingga menimbulkan kerugian negara.
Berdasarkan hasil perhitungan dalam proses penyidikan dan persidangan, kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp12,07 miliar. Nilai tersebut berasal dari pemanfaatan aset daerah yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.
Dalam praktiknya, terdakwa diduga membangun kios dan menjualnya kepada pedagang dengan harga yang ditentukan sendiri, mulai dari Rp5 juta hingga Rp310 juta per unit. Transaksi tersebut dilakukan tanpa mengikuti mekanisme resmi pengelolaan aset daerah. (fyr/wna)
Load more