Cara Urus Sertifikat Halal UMKM 2026, Gratis dan Cepat Sebelum Oktober 2026! Simak Panduannya
- Ilustrasi AI
tvOnenews.com - Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, sertifikasi halal kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak.
Menjelang kebijakan wajib halal pada 18 Oktober 2026, banyak pelaku usaha mulai bertanya: bagaimana cara mengurus sertifikat halal dengan benar, cepat, dan terjangkau?
Secara umum, proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem online, melengkapi data bahan baku, proses produksi, hingga memastikan produk tidak mengandung unsur non-halal. Jalur yang tersedia pun beragam, mulai dari skema reguler hingga self declare yang lebih sederhana untuk usaha mikro.
Manfaatnya pun signifikan. Berdasarkan data Kementerian Agama, produk bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar menembus pasar ekspor dan meningkatkan kepercayaan konsumen domestik yang mayoritas Muslim.
Bahkan, dalam beberapa program pemerintah seperti pengadaan makanan nasional, sertifikat halal menjadi syarat utama bagi pelaku usaha untuk bisa terlibat.
Cara Mengurus Sertifikasi Halal UMKM dengan Mudah
Proses sertifikasi halal kini semakin dipermudah. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan program self declare, di mana mereka cukup memastikan bahan dan proses produksi halal dengan pendampingan lembaga terkait.
Setelah itu, data diverifikasi sebelum sertifikat diterbitkan. Untuk jalur reguler, pelaku usaha akan melalui pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Proses ini mencakup audit bahan baku hingga fasilitas produksi.
Berdasarkan pengalaman pelaku usaha, waktu pengurusan kini jauh lebih singkat dibanding sebelumnya. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat sertifikasi halal nasional.
Bahkan, target jutaan sertifikat diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi syariah.
Melansir dari laman resmi, Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil. Pemerintah, melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, menyediakan kuota lebih dari 1 juta sertifikat halal gratis bagi UMK pada 2026.
Antusiasme program ini terlihat di berbagai daerah, termasuk Lampung. Dalam kegiatan sosialisasi halal yang digelar di pusat kota, ribuan warga dan pelaku usaha hadir untuk mendapatkan informasi sekaligus mendaftar sertifikasi.
Program sertifikasi halal bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya. Sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi juga strategi penting untuk memperluas pasar.
Pelaku usaha sebaiknya segera mengurus sertifikat sebelum tenggat waktu wajib halal diberlakukan. Pasalnya, manfaat sertifikasi halal tidak hanya dirasakan dalam aspek kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas.
Sejumlah pelaku usaha di Lampung mengaku bisnis mereka berkembang setelah memiliki sertifikat halal. Proses pengurusan sertifikat hanya memakan waktu sekitar dua minggu.
Dengan sertifikat tersebut, usaha bisa lebih siap menghadapi inspeksi dan memenuhi standar legalitas. Sertifikasi halal menjadi kunci ekspansi bisnisnya ke pasar internasional seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Di sektor lain, sertifikat halal juga menjadi syarat penting untuk menjadi pemasok dalam program pemerintah, termasuk program makanan bergizi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal kini memiliki peran strategis dalam ekosistem bisnis.
Direktur Kemitraan dan Kerja Sama Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH, Fertiana Santy, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempermudah akses sertifikasi halal bagi masyarakat. Kehadiran program gratis menjadi bukti bahwa negara ingin memastikan pelaku UMKM tidak terbebani regulasi, melainkan justru diperkuat daya saingnya.
"Kami ingin memastikan negara hadir untuk mempermudah rakyat. Program Sehati dan kuota lebih dari 1 juta sertifikat gratis dari Presiden Prabowo adalah bentuk dukungan konkret agar Usaha Mikro Kecil tidak terhambat aturan, melainkan justru semakin memperkuat daya saingnya di pasar global," pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Standardisasi Halal BPJPH, dan Tenaga Ahli BPJPH Bidang Kehumasan, M Fariza Y Irawady, Kepala UPT BPJPH Provinsi Lampung, Saluddin serta Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
Ajang yang berlangsung meriah tersebut diakhiri dengan apresiasi bersama dari puluhan pelaku UMKM yang hadir serta turut berpasitisipasi Sucofindo Cabang Lampung yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal . Mereka berharap dukungan nyata seperti ini terus berlanjut guna memperkokoh ekonomi kerakyatan di daerah.
Dengan semakin dekatnya tenggat wajib halal Oktober 2026, pelaku usaha diharapkan segera mengambil langkah.
Sertifikasi halal bukan hanya soal kepatuhan aturan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan, memperluas pasar, dan memperkuat posisi bisnis di tengah persaingan global. (udn)
Load more