Rugikan Negara Rp 3,9 Miliar, Kejati Sumsel Tetapkan Mantan Pimpinan Bank Sumsel Babel Tersangka

Palembang, tvOnenews.com – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Sumsel Babel Cabang Martapura, Kabupaten OKU Timur periode 2020–2023.

Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial KS, selaku Pemimpin Cabang Martapura periode 2021–2022; SF, Pemimpin Cabang periode 2022–2024; serta FS, selaku pengguna dana KUR.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dr. Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan pada Selasa, 28 April 2026, setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.

“Tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian KUR pada salah satu bank pemerintah cabang Martapura,” ujarnya.

Sebelumnya, ketiga tersangka telah diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyidik menyimpulkan adanya keterlibatan mereka dalam perkara tersebut sehingga statusnya ditingkatkan menjadi tersangka.

Untuk kepentingan penyidikan, dua tersangka yakni KS dan FS ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, terhitung sejak 28 April hingga 17 Mei 2026. Sementara itu, tersangka SF tidak dilakukan penahanan karena akan menjalani ibadah haji.

Baca Juga

Apa Itu Istitha’ah Kesehatan Haji? Syarat Penting yang Diperketat Kemenhaj untuk Jemaah 2027

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 41 orang saksi. Dari hasil sementara, estimasi kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Dalam konstruksi perkara, para tersangka diduga melanggar ketentuan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

Adapun modus operandi dalam kasus ini, KUR yang merupakan program pemerintah untuk mendukung usaha rakyat diduga disalahgunakan. KS dan SF selaku pimpinan cabang diduga memerintahkan sejumlah pejabat internal bank, termasuk penyelia kredit dan analis, untuk memanipulasi kelayakan usaha debitur milik FS.

Dalam praktiknya, FS disebut menggunakan sebanyak 16 debitur untuk mengajukan pinjaman kredit guna pengerjaan proyek tertentu, yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran KUR.