Kunjungi Kantor Imigrasi Bandar Lampung, Menteri Agus Andrianto Tinjau Layanan Paspor

Bandar Lampung, tvOnenews.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung pada Senin (11/5/2026) siang.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik berjalan optimal.

Dalam sidak tersebut, Menteri Agus meninjau langsung proses pembuatan paspor  dan berdialog dengan sejumlah pemohon untuk memastikan fasilitas yang tersedia sudah sesuai standar pelayanan yang ramah, nyaman, dan akuntabel.

"Tadi masyarakat kesannya bagus ya. Artinya menurut pendapat masyarakat yang saya temui tadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung," Agus kepada wartawan usai peninjauan, Senin (11/5/2026).

Menariknya, saat berdialog langsung dengan masyarakat, Menteri Agus sempat menerima aspirasi unik.

Beberapa warga meminta agar disediakan layanan makan gratis bagi para pemohon yang tengah menunggu proses pembuatan paspor di kantor tersebut.

Baca Juga

Imigrasi Sumut Dorong Reformasi Birokrasi Berorientasi pada Pelayanan dan Kepercayaan Publik

"Ada saran kalau bisa dikasih makan gratis," ujar Agus sambil tertawa kecil.

Meski demikian, ia mengatakan kantor imigrasi saat ini telah menyediakan makanan ringan dan minuman gratis bagi masyarakat yang datang mengurus dokumen.

Menurut Agus, pelayanan publik tetap menjadi perhatian utama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia meminta seluruh jajaran pegawai memberikan pelayanan yang ramah dan tidak mempersulit masyarakat.

"Arahan kita sudah jelas kepada seluruh pegawai yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mudah-mudahan kebaikan akan kembali kepada kita," bebernya.

Kunjungan Agus ke Bandar Lampung merupakan bagian dari pemantauan pelayanan publik di unit pelaksana teknis keimigrasian daerah.

Pemerintah belakangan mendorong peningkatan kualitas layanan imigrasi, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen perjalanan dan layanan keimigrasian lainnya. (puj/nof)