STKIP Al Maksum Langkat Lulus Verifikasi LLDIKTI, Sanksi Administrasi Dicabut Kemdiktisaintek

Medan, tvOnenews.com - Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Direktorat Kelembagaan, Setditjen Diktiristek, Biro Hukum, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I dan Tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi Ditjen Diktiristek, telah mecabut sanksi administrasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Maksum Langkat (Perguruan Tinggi STKIP Al Maksum Langkat).

Hal ini dibeberkan Humas Perguruan Tinggi STKIP Al Maksum Langkat Mustafa Habib kepada awak media, di Langkat pada hari Sabtu (8/8/2026).

"Pencabutan ini berdasarkan surat pencabutan sanksi tertanggal 13 Desember 2024 dengan nomor surat 0094/A/DT.03.09/2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Tekhnologi Bapak Togar Mangihut Simatupang," jelasnya.

Pencabutan ini dikarenakan, kata dia, buntut dari melakukan perbaikan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).

"Dengan melakukan verifikasi dan validasi data akademik mahasiswa bersama LLDIKTI Wilayah I."

"Jadi, saat ini Perguruan Tinggi STKIP Al Maksum Langkat telah menyempurnakan kurikulum serta sarana dan prasarana, guna memperbaiki tata Kelola perguruan tinggi dengan prinsip good university governance," ucapnya.

Baca Juga

Target Pendidikan Tinggi Indonesia 2029: Pemerintah Kejar APK Kuliah 38 Persen, Ini Strateginya

Tak hanya itu saja, ia juga tegaskan, bahwa Perguruan Tinggi STKIP Al Maksum Langkat telah berhasil berbenah diri melalui proses sanksi administratif tersebut.

"Maka Kemdiktisaintek telah memulihkan status operasional Perguruan Tinggi STKIP Al Maksum," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa hal-hal yang terjadi di masa kepemimpinan sebelum saat ini, seharusnya tidak menjadi penghalang atas niat baik pimpinan Perguruan Tinggi STKIP Al Maksum saat ini. 

"Apalagi Seluruh prosedur yang harus di jalankan sesuai dengan ketentuan dan sudah dilaksanakan, termasuk berkaitan dengan hukum. Jadi jangan membuat framing negatif yang bisa merugikan anak bangsa, serta niat baik dari pihak perguruan tinggi sendiri untuk mencerdaskan anak bangsa," pungkasnya. (aag)