OJK Ajak Pemkot Bandar Lampung Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

Bandar Lampung - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menyelenggarakan sosialisasi literasi dan inklusi keuangan dalam rangka Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022.

"Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) merupakan survei berskala nasional yang diselenggarakan secara tiga tahunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memetakan keadaan terkini dari tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia," kata Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, Kamis (16/6/2022). 

Bambang menambahkan, SNLIK 2022 merupakan survei keempat yang dilaksanakan setelah survei tahun 2019 terhadap 12.773 responden, survei 2016 terhadap 9.680 responden dan survei 2013 terhadap 8.000 responden. Pada tahun 2022, SNLIK dilakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak dan sebaran wilayah yang lebih luas yaitu 15.634 responden berusia 15 tahun ke atas di 34 provinsi yang tersebar di 76 kabupaten/kota. 

“Kegiatan sosialisasi di Kotamadya Bandar Lampung melalui aparat pemerintahan dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, selain untuk meningkatkan dan membekali wawasan mengenai keuangan juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan mengenai keuangan kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah marginal perkotaan. Target jangka panjangnya adalah, masyarakat dapat lebih mengerti produk keuangan apa yang akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan keuangannya,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Meskipun tergolong masih rendah, angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2016, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 29,7% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,8%. 

Data hasil SNLIK selanjutnya digunakan oleh OJK sebagai materi dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan strategi kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang tertuang dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Lebih lanjut, survei tersebut juga diperlukan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program literasi dan inklusi keuangan yang telah diupayakan bersama baik dari OJK maupun industri jasa keuangan.

Baca Juga

Transparansi dalam Penegakan Hukum Pasar Modal: Data Sanksi Kasus Una Via hingga 31 Oktober 2026

Diharapkan, pada pelaksanaan survei tahun 2022 ini, dapat diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan survei sebelumnya, baik di Provinsi Lampung maupun provinsi-provinsi lainnya di Indonesia pada umumnya.  Masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi Keuangan yang baik, akan mendorong kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangannya secara bijak.