Kinerja Dinkes Medan Dipertanyakan, Wakil Ketua DPRD: Jangan Seperti RS Pringadi

Medan, Sumatera Utara - Wakil Ketua DPRD Medan, H Bahrumsyah pertanyakan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan perihal strategi dan pola baru yang akan diterapkan dalam mengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Medan Labuhan.

Ia mengingatkan RSUD Medan Labuhan jangan sampai bernasib sama dengan RS Pirngadi Medan, yang kondisinya buruk terkait pelayanan maupun manajemen. Hal itu dicetuskannya saat memimpin rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan soal pembahasan laporan pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan Tahun 2021, di gedung DPRD Medan, Selasa (21/6/2022).

Didampingi anggota banggar DPRD Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, Dhiyaul Hayati, Syaiful Ramadhan dan Parlindungan Sipahutar. Bahrumsyah mengharapkan agar pengelolaan RSUD Medan Labuhan nantinya harus lebih baik.

"Jangan seperti RS Pirngadi, target pendapatan tidak pernah tercapai. RS lain meningkat mencakar langit tetapi Pirngadi malah nunggu drop. Pirngadi itu BLUD penuh tidak boleh masuk APBD, tapi itu pun kita kasih juga," sebut Bahrumsyah.

Untuk itu, Bahrumsyah juga berharap kepada Kepala Dinkes Kota Medan bersama pejabat di RS Medan Labuhan, supaya memiliki strategi jitu mengelola RS sehingga menjadi kebanggaan warga Medan.

Masih dalam rapat pembahans LPJ, pada kesempatan lain, Bahrumsyah yang juga Ketua DPD PAN Kota Medan itu menyoroti terkait dana kapitasi 41 Puskesmas di Kota Medan. Ia mensinyalir ada yang kurang pengawasan dan minimnya kontrol dari Dinkes.

Baca Juga

Harga BBM Dipastikan Tidak Naik, PAN Minta Pengawasan Distribusi Diperketat

Untuk itu Bahrumsyah minta data lengkap terkait dana kapitasi. Seperti penggunaan belanja obat yang bersumber dari dana kapitasi dan yang bersumber dari APBD.

"Kita minta data dari dana kapitasi berapa untuk jasa medis. Begitu juga dengan dan daftar obat. Demi kenyamanan masyarakat," ujar Bahrumsyah.

Menyikapi sorotan dewan terkait pengelolaan Rumah Sakit, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Taufiq Ririansyah menyampaikan, pihaknya ada upaya melakukan kordinasi dengan pihak USU melakukan kajian ilmiah.

"Segala permasalahan akan kembali dievaluasi dan koreksi lebih dalam," kata Taufiq.

Sama halnya dengan data dana kapitasi, pihak nya akan berupaya transparan dan segera memyerahkan ke DPRD.