Dugaan Korupsi Program PTSL 2018, Kejari Palembang Sita 4 Bidang Tanah

Palembang, Sumatera Selatan - Dugaan korupsi penerbitan sertifikat hak milik program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) tahun 2018 di atas tanah milik Pemprov di kawasan Alang-alang Lebar, resmi disita Penyidik Kejari Palembang, Kamis (3/11/2022). Adapun empat bidang tanah yang disita pihak penyidik kurang lebih seluas 600 meter persegi.

Kajari Palembang, melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Bobby Holomoan Sirat mengatakan, pihaknya telah melakukan pemasangan plang penyitaan pada empat bidang tanah di Jalan Sulaiman Amin yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Sumsel.

"Kami telah melakukan pemasangan plang penyitaan pada tanah yang berlokasi di Jalan Sulaiman Amin yang berdiri di lahan milik Pemprov Sumsel terkait penyidikan penerbitan sertifikat hak milik dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) tahun 2018," jelas Bobby, Kamis (3/11/2022).

Dijelaskannya, pemasangan plang penyitaan sesuai dengan surat perintah penyitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang dan surat penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Palembang. "Tim Penyidik Pidsus yang turun ke lokasi penyitaan dibantu oleh tim BPKAD Pemprov Sumsel, Tim PU, Tim Aset dan dibantu aparat kepolisian dari Polsek Sukarami," ujarnya.

Diberitahukan sebelumnya, pihak penyidik saat ini telah memeriksa puluhan saksi dalam penyidikan berupa tanah yang telah diterbitkan sertifikat atas nama Pemprov Sumsel seluas 11.648 meter persegi.

Dari keterangan para saksi yang sudah diperiksa, penyidik Kejari Palembang masih mendalami untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna menemukan pihak yang bertanggungjawab dan menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Baca Juga

Tiga Pengusaha Rokok Diperiksa KPK Terkait Kasus Bea Cukai

Untuk diketahui, pada tahun 2004, di tanah aset Pemprov tersebut telah diterbitkan Sertifikat Nomor: 01/Tahun 2004 dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel seluas 11.648 meter persegi, bahkan tanah itu juga sudah dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang milik Pemprov Sumsel.

Kemudian dalam penyelidikan, pada tahun 2018, di atas tanah Pemprov Sumsel itu terbit sertifikat hak milik atas nama perorangan yang diterbitkan BPN Palembang melalui Program PTSL tahun 2018.

Selanjutnya dari hasil penyelidikan juga diketahui jika pada tahun 2020 dilakukan pengukuran ulang, yang hasilnya didapat fakta hukum yakni, sertifikat hak milik tahun 2018 itu masuk dalam Sertifikat Nomor: 01/Tahun 2004 aset milik Pemprov Sumsel dengan status hak pakai. (peb/wna)