GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kerap Sebabkan Kapal Nelayan Karam, KSOP Dinilai Lalai Atur Lalu Lintas Laut

Terkait banyaknya kapal nelayan Meulaboh yang karam akibat menabrak mooring bollard atau mooring buoy milik kapal batubara, sejumlah pihak mendesak kantor
Kamis, 5 Januari 2023 - 18:17 WIB
Kapal nelayan karam setelah menabrak mooring bollard atau mooring buoy di laut Meulaboh
Sumber :
  • Tim Tvone/ Chaidir Azhar

Aceh Barat, Aceh - Terkait banyaknya kapal nelayan Meulaboh yang karam akibat menabrak mooring bollard atau mooring buoy milik kapal batubara, sejumlah pihak mendesak kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Meulaboh bertanggung jawab.

Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, Hamdani, menilai kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Meulaboh lalai dalam melakukan pengawasan. Adanya indikasi itu, kata Hamdani, dilihat dari sejumlah kecelakaan yang terjadi di laut berupa tabrakan antara kapal nelayan dengan kapal besar (vessel).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kalau dilihat peristiwa berulang dua tahun berturut-turut ini kan jelas sekali KOSP Meulaboh ini lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap keselamatan lalu lintas laut," kata Kepala Perwakilan YARA Aceh Barat, Hamdani, Kamis (5/1/2023).

Harusnya, kata dia, sebagai otoritas yang secara aturan diberikan tugas dan kewajiban melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan tidak main-main dengan tugasnya.

Salah satu tugas yang paling utama dilakukan oleh KSOP, sebut Hamdani, yakni mengatur arus lalu lintas terhadap keluar masuk kapal ke pelabuhan, serta mengawasi sistem keselamatan baik bagi kapal yang melabuhkan atau mengikat jangkar apakah sudah sesuai prosedur atau belum, guna mencegah terjadinya kecelakaan.

"Selama ini kami telah menerima berbagai keluhan dari nelayan terkait berbagai persoalan yang terjadi di laut. Kita berharap pihak KSOP harus selangkah lebih maju untuk menjaga lalu lalang kapal-kapal di pelabuhan jetty khususnya. Karena di sana ada berbagai kapal-kapal besar yang bersandar. Jangan sampai mengganggu aktivitas para nelayan dalam mencari ikan," ungkapnya.

Selain itu, Hamdani, juga mempertanyakan keberadaan rambu-rambul lalu lintas laut yang menjadi tanggung jawab KSOP apakah berfungsi dengan baik atau tidak, terutama menyangkut sistem navigasi.

Sementara itu, Sutarmo, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Meulaboh (KSOP) mengakui memang selama ini tidak ada jalur khusus antara kapal besar dengan nelayan, sehingga akibatnya banyaknya terjadi kecelakaan. Terkait hal itu, pihaknya akan segera duduk bersama antara nelayan dan pihak navigasi.

Lanjut Sutarmo, terkait rambu-rambu di laut memang tidak diwajibkan, namun karena banyaknya terjadi laka laut pihaknya akan segera mencari solusi. "Memang belum ada jalur khusus untuk nelayan, dan tidak mesti ada lampu pada mooring bollard atau mooring buoy, namun karena banyak nelayan mengalami laka karena diakibatkan oleh hal tersebut maka akan segera kami carikan solusi," pungkas Sutarmo. (kha/wna)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

 

 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT