Minimalisir Penyelundupan Barang, TNI AD dan Bea Cukai akan Gelar Operasi Gabungan

Tanjungpinang, Kepri - Komando Resor Militer 033 Wira Pratama (Korem 033/WP) Tanjungpinang, menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) khusus Kepri untuk menggelar operasi gabungan (sinergi) dalam rangka meminimalisir penyelundupan barang di wilayah Kepri.

Rakor yang berlangsung di markas Korem, Kamis (19/1/2023) merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara TNI AD dan Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun 2023. Komandan Korem 033 WP, Brigjen TNI Yudi Yulistianto mengatakan, sinergi TNI dan Bea Cukai bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang hilang dari tindakan penyelundupan.

"Salah satu strateginya adalah operasi bersama, tentunya kita berpikir besar adalah untuk negara, kalau negara bisa meminimalisir penyelundupan-penyelundupan dan menjadikan bea dari penyelundupan itu untuk negara tentunya akan kembali kepada masyarakat,” jelas Brigjen Yudi.

Danrem juga menegaskan akan membantu menghentikan penyelundupan yang melibatkan oknum TNI khususnya TNI Angkatan Darat. “Di mana pun di dunia, pasti ada keterlibatan oknum aparat. yang terkait dengan angkatan darat tentunya saya akan sangat berkepentingan, di situlah kami punya kepentingan untuk menghentikan tindakan-tindakan anggota," tegas Brigjen Yudi.

Sementara Kepala Kanwil DJBC Khusus Kepri, Priyono Triatmojo mengaku tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan negara dari maraknya tindakan penyelundupan di wilayah Kepri.

"Kami sebagai alat negara, TNI sebagai alat negara juga, kami punya tugas yang sama, kami seiring sejalan, tentu harapannya dengan sinergi ini tugas dan fungsi kami jadi optimal dan itu menurut saya strategi yang tepat," ujar Priyono.

Baca Juga

Polemik Bantuan Diaspora Aceh di Malaysia Tertahan Bea Cukai, DPR Desak Izin Segera Dipermudah

Priyono berharap sinergi dengan TNI akan sangat membantu optimalisasi penerimaan negara yang hilang dari maraknya penyelundupan barang. "Bagaimana barang-barang yang ilegal tadi menjadi legal, berharap ilegal menjadi legal kami butuh partner, sinergi. nah hari ini kami berpartner dengan TNI AD, mudah-mudahan tugas itu bisa kami jalankan dengan baik,” harapnya.

Terkait angka penerimaan negara yang hilang akibat tindakan penyelundupan barang di wilayah Kepri, Priyono mengaku belum mengetahui rincinya. "Saya akan pelajari lagi angkanya, yang jelas supaya dari ilegal menjadi legal, harapannya peningkatan penerimaan negara," pungkas Priyono.

Selain penyelundupan barang dari luar negeri, bentuk penyelundupan lain di Kepri adalah tindakan pengiriman barang dari wilayah bebas cukai, Free Trade Zone (FTZ) ke wilayah non FTZ tanpa melengkapi dokumen. (ksh/wna)