Menkeu Sri Mulyani Minta Komunitas Moge DJP Dibubarkan, DJP DIY Akan Patuh

Sleman, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta klub motor gede (Moge) BlastingRijder di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibubarkan.

Perintah ini dikeluarkan Menkeu menyusul beredarnya foto Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Moge bersama klub BlastingRijder DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar.

Menanggapi perintah Menkeu tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) menyatakan akan mematuhinya.

"Kanwil DJP DIY bersama seluruh jajaran DJP mematuhi arahan pimpinan," kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY, Agung Subchan, Senin (27/2/2023).

Disinggung terkait apakah ada pegawai Kanwil DJP DIY yang ikut dalam klub BlastingRijder, Agung mengaku tidak memiliki data pasti. Sebab menurutnya, keanggotaan klub tersebut bersifat pribadi.

"Kami tidak memiliki data, karena keanggotaannya bersifat pribadi," ungkapnya.

Baca Juga

Lanud Husein Sastranegara dan Komunitas Moge Targetkan Rp1 Miliar Donasi untuk Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan instruksi terkait beredarnya foto Dirjen Pajak Suryo Utomo yang mengendarai Moge bersama klub BlastingRijder DJP. BlastingRijder DJP merupakan komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar.

Adapun instruksinya antara lain meminta Dirjen Pajak menjelaskan kepada masyarakat atau publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak. Serta menyampaikan terkait dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," ujar Menkeu dikutip dari akun media sosial Instagram smindrawati, Senin (27/2/2023).

Sri Mulyani menambahkan, mengendarai dan memamerkan Moge bagi pejabat dan pegawai pajak Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Walaupun apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dari uang halal dan gaji resmi.

"Ini mencederai kepercayaan masyarakat," tegasnya. (Apo/Buz)