Buntut Ucapan Politik Dinasti, Warga Yogyakarta Laporkan Ade Armando ke Polda DIY

Kuasa hukum pelapor, Hilarius Ngaji Mero menambahkan, ucapan Ade Armando soal politik dinasti di DIY telah menimbulkan kegaduhan. Padahal sistem pemerintahan di Yogyakarta telah diatur dalam UUD 1945 serta UU Keistimewaan DIY.

"Mestinya AA tahu bahwa di dalam UUD 1945 Pasal 18 huruf B itu kan memberi tempat bagi daerah-daerah khusus dan istimewa. Dan di dalam UU Keistimewaan DIY Nomor 13 tahun 2012 kan juga mengatur tentang keistimewaan," terangnya.

"Jadi tidak ada yang salah dengan dinasti di Jogjakarta, karena itu bukan kemauan Sultan atau Ngarsa Dalem tapi itu diatur oleh Undang-Undang," sambung Hilarius.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terkait Ade Armando yang dilayangkan Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa.

"Benar, Polda DIY hari ini menerima LP terkait UU ITE," ucap Verena.

Dirinya menambahkan, nantinya laporan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu di bagian Reserse Kriminal Khusus Polda DIY.

"Laporan baru diterima, akan dipelajari dan didalami," pungkasnya. (apo/buz).