Gelar Aksi Turun ke Jalan, Aliansi Rakyat Bergerak di DIY Sampaikan Tuntutan kepada Pemerintah

Sleman, tvOnenews.com - Sejumlah elemen mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak kembali turun ke jalan menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah.

Dimulai dari Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), mereka berjalan menuju Jalan Gejayan. Tulisan berisi tuntutan bagi pemerintah dituangkan dalam beberapa spanduk yang dipasang oleh massa di baliho yang ada di jalan tersebut.

Aksi ini dilakukan karena mereka prihatin atas kondisi ekonomi dan politik terutama ketenagakerjaan buruh yang dibayar dengan upah murah.  

Terlebih, kebijakan pemerintah yang menaikkan upah di tahun depan yang tidak sampai 10 persen menyengsarakan nasib buruh di Indonesia.

"Kami meminta negara untuk menyejahterakan kaum buruh yang sekarang ini masih terlunta-lunta atas kondisi perekonomian," kata Restu Baskara, Humas Aliansi Rakyat Bergerak di sela aksi, Sabtu (16/12/2023).

Sementara itu, di sektor pendidikan, mereka menuntut negara agar mewujudkan pendidikan gratis. Menurut mereka, pendidikan gratis menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga

Presiden Prabowo: BUMN Milik Rakyat, Bukan Sumber Dana Penguasa

Dalam aksi ini, mereka juga menyoroti demokrasi di Indonesia yang dipertontonkan oleh elite politik, pejabat publik yang seakan-akan membodohi rakyat Indonesia.

"Rakyat Indonesia sudah muak dengan politik hari ini. Rakyat muak dengan tindakan elite politik yang korupsi, memanipulasi, dan menerapkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan produk dari reformasi tetapi elite politik justru mengkhianati amanat dari reformasi yang sudah diperjuangkan sejak 1998 sampai sekarang ini.

Maka dari itu, tugas rakyat yaitu mengubah keadaan dan mengkritik rezim yang menindas rakyat.

Dengan demikian, ia mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar turun ke jalan jika masih ada kesewenangan-wenangan dan penindasan yang terjadi. (scp/ard)