Kurang Lebih 3 Hari, Mahasiswa UGM Protes Kebijakan Uang Pangkal dengan Berkemah di Balairung

Sleman, tvOnenews.com - Kurang lebih 3 hari, sejumlah mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan aksi protes dengan berkemah di Halaman Balairung UGM.

Aksi itu telah dimulai sejak Senin (27/5/2024) dan rencananya akan berlangsung hingga Senin (3/6/2024) mendatang. Bahkan, para mahasiswa akan melangsungkan aksi protes ini jika belum mendapatkan respon dari pimpinan kampus.

Seorang peserta aksi, Farid mengatakan bahwa, aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes utamanya kebijakan mengenai penambahan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang diterapkan oleh universitas yang berjuluk kampus biru sejak 2022 lalu.

Saat itu, UGM sempat menerapkan Sumbangan Penunjang Mutu Akademik (SPMA) yang bersifat sukarela.

"Praktiknya, waktu itu ada beberapa kesalahan teknis dimana mahasiswa baru tidak bisa memilih iuran nol. Kita tidak tahu apakah itu kesalahan teknis atau mungkin ada intensi di luarnya," katanya ditemui tvOnenews.com, Rabu (29/5/2024).

Pemungutan uang pangkal berlanjut pada 2023. Dimana, UGM membuat rancangan bernama Sumbangan Sukarela Penunjang Institusi (SSPI) di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Baca Juga

Ketahanan Energi Jadi Taruhan, Pertamina Hulu Migas Adu Inovasi Hadapi Tantangan Industri

Kemudian kebijakan terlaksana dengan adanya perubahan nomenklatur yakni Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU). Untuk golongan tertinggi dalam penerimaan jalur mandiri dikenakan biaya sebesar Rp 30 juta bagi jurusan Saintek dan Rp 20 juta untuk Soshum. 

Sekarang ini, kebijakan itu diterapkan untuk semua jalur mandiri di 5 jenjang kecuali bagi subsidi 100 persen. Adapun, kata Farid, uang pangkal itu dapat diangsur sebanyak 2 kali selama 2 semester.

Dengan adanya uang pangkal menurutnya memberikan intimidasi secara psikologis bagi calon mahasiswa baru (maba) UGM. Terlebih, kebijakan dirilis setelah pendaftaran ujian jalur mandiri.

Karena itu, ia ingin memitigasi hal tersebut supaya penerimaan mahasiswa baru di UGM berkeadilan.

Melalui kemah ini, Farid berharap para mahasiswa yang melaksanakan aksi dapat berdialog secara efektif dengan rektor sebagai pengampu keputusan tertinggi di UGM.

"Mungkin beberapa waktu lalu, yang hadir Sekretaris UGM cuma dari kami memiliki komitmen untuk sebisa mungkin berkomunikasi dengan bu rektor. Kalau dengan rancangan sampai 3 Juni ibu rektor tidak bisa hadir dan goalnya tidak tercapai, kita akan berkemah disini sampai IPI dicabut," tegasnya.