Polemik Bansos untuk Korban Judi Online, Relawan Jokowi untuk Prabowo-Gibran Bilang Setuju dengan Menko PMK

Sleman, tvOnenews.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada para korban judi online. Menurutnya, sasaran penerima bansos bukanlah pelaku judi online akan tetapi keluarga korban.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, gagasan pemberian bansos terhadap keluarga korban judi online adalah salah satu materi yang diusulkan Kementerian Koordinator PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online.

Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online yang terbit di Jakarta 14 Juni 2024.

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Umum Relawan Jokowi untuk Prabowo-Gibran (ReJO Pro Gibran) Darmizal MS. Dirinya menyebut hal itu sebagai langkah tepat.

"Ini merupakan langkah yang tepat karena keluarga korban seringkali mengalami dampak negatif dari perilaku judi anggota keluarganya. Seperti kesulitan ekonomi dan tekanan mental. Bantuan untuk mereka sangatlah dibutuhkan," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (18/6/2024).

Di sisi lain, Darmizal menggaris bawahi bahwa penanganan judi online yang marak di Indonesia tidak bisa hanya diserahkan pada Kementerian Komunikasi dan Informasi alias Kominfo semata. Butuh kolaborasi semua pihak untuk memberantas judi online.

Baca Juga

Ibu Hamil Bisa Dapat Bansos PKH Rp3 Juta, Ini Syarat dan Cara Cek Penerimanya

"Pemberantasan judi online harus terintegrasi dan diberantas tuntas. Potensi bencana itu, harus dihadang dari hulu, jangan ditunggu setelah menjadi musibah di hilir," ujarnya.

Ketua Umum Relawan Prabowo-Hatta tahun 2014 ini menambahkan, penegakan hukum dan pembatasan jaringan oleh aparat keamanan harus lebih gencar. Utamanya untuk memburu, menindak dan menutup gerak langkah para penyelenggara judi online. 

"Kerjasama dengan provider internet dan bank sangat diperlukan sebagai tindakan terintegrasi untuk memberantas jaringan judi online tersebut," tegasnya.

Darmizal menerangkan, penindakan saja masih tidak cukup untuk memberantas judi online. Maka, diperlukan tindakan preventif melalui pendidikan dini terkait bahaya judi dan kampanye anti judi. 

"Masyarakat harus terus diingatkan tentang bahaya judi, melalui media massa, sekolah, maupun forum-forum komunitas. Tokoh agama dan influencer juga dapat dilibatkan untuk menyebarkan pesan positif," terangnya.