Kejati DIY Tetapkan Mantan AO Bank BUMN di Bantul Tersangka Korupsi Dana Pinjaman Sebesar Rp 6 Miliar

Yogyakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menetapkan mantan Account Officer (AO) Bank BUMN Unit inisial DP sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyimpangan penyaluran pinjaman KUR dan KUPEDES.

Kasus ini terjadi di salah satu Bank BUMN Unit Kasihan periode Januari 2019-Desember 2021 serta Bank BUMN Unit Pandak periode Januari 2022-September 2023.

Dalam kasus ini, dana pinjaman yang diselewengkan mencapai sekitar Rp 6 Miliar.

"Penyidik Kejati DIY telah memperoleh dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka DP," kata Ahelya Abustam, Kajati DIY saat konferensi pers, Senin (2/9/2024).

Selanjutnya, tersangka DP dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh Dokter dinyatakan sehat. Kemudian, tersangka DP berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dilakukan Penahanan di Lapas Perempuan Kelas II  B Yogyakarta selama 20 hari ke depan.

Ahelya menjelaskan, modus operandi yang digunakan tersangka DP yaitu mencari orang yang bersedia dipinjam identitasnya untuk pengajuan kredit KUR dan Kupedes baik dengan imbalan berupa uang maupun tidak.

Baca Juga

Lensa Berbicara: Bupati Muara Enim Tiba di KPK Usai Terjaring OTT

Tersangka juga menggunakan modus menawarkan orang lain untuk mengajukan kredit KUR dan Kupedes. Namun tersangka DP menambahkan/menaikkan plafond pinjaman baik atas sepengetahuan calon nasabah maupun tidak.

Untuk memperlancar aksinya, tersangka DP terhadap calon debitur yang tidak memiliki usaha yakni mempersiapkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dengan mengisi sendiri jenis usaha dan tempat usaha calon debitur yang bukan sebenarnya. Lalu, meminta calon debitur untuk meminta cap stempel pada SKU tersebut ke kelurahan setempat.

Sedangkan, bagi calon debitur yang domisili tempat tinggal atau domisili usahanya di luar Kecamatan Kasihan atau Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, tersangka DP merekayasa domisili tempat tinggal atau domisili usaha pada Form Rekomendasi Pinjaman dan/atau merekayasa domisili usaha pada Surat Keterangan Usaha (SKU) seolah-olah domisili tempat tinggal dan/atau domisili usaha calon debitur berada disana.

"Tersangka DP juta merekayasa foto tempat usaha yang mana tempat usaha tersebut bukan merupakan usaha milik calon debitur yang sebenarnya," imbuhnya