Menagih Peran Pemerintah Pasca Penggusuran, Aliansi Bong Suwung Desak Untuk Siapkan Tempat Relokasi

Yogyakarta, tvOnenews.com - Kampung Bong Suwung di area Stasiun Tugu Yogyakarta telah digusur. Akibatnya, ratusan jiwa yang menggantungkan hidupnya di sana kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal.

Oleh karena itu, Aliansi Warga Bong Suwung mendesak pemerintah untuk menyediakan tempat relokasi bagi warga yang terdampak. Terlebih, rencana sterilisasi dalam rangka revitalisasi Stasiun Tugu sudah berlangsung sejak 2010 silam. Namun, sampai saat ini, pihak terkait tidak punya solusi untuk menanggulangi dampak sterilisasi ini. 

"Seharusnya, pemerintah bisa merelokasi warga Bong Suwung dengan membuatkan permukiman baru atau rusunawa," kata Restu Baskara, Kuasa Hukum Warga Bong Suwung, Sabtu (5/10/2024).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh PT KAI telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Seharusnya, pemerintah hadir sebagai representasi negara. Pascapenggusuran pada Kamis (3/10/2024) lalu, warga kebingungan mencari tempat tinggal sementara.

Disebutkan Restu, jika ditambah dengan pekerja, jumlah warga di sana menjadi 226 orang. Dari jumlah tersebut, 38 jiwa adalah anak-anak, lebih dari 50 jiwa kelompok lansia, 80 jiwa pekerja seks, dan 3 jiwa penyandang disabilitas.

Pascatergusur, lebih dari 40 orang menyewa kos yang lokasinya tak jauh dari Bong Suwung. Ada yang pindah ke tempat lokalisasi lain seperti Parangkusumo, pulang ke kampung halaman mereka seperti Magelang, Solo, Klaten dan lainnya. Selain itu, 9 orang diungsikan ke kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DIY dan 2 orang tidak diketahui keberadaannya.

Baca Juga

KAI Bandara Catat Kinerja Positif, Penumpang Triwulan I 2026 Meningkat

Dari sterilisasi ini, PT KAI memberikan kompensasi bagi warga terdampak berupa uang ganti pembongkaran sebesar Rp200 per meter dan jasa angkut Rp500 per meter untuk tiap bangunan. Namun, kompensasi yang diberikan dianggap belum mencukupi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Yogyakarta.

"Meski rata-rata (kompensasi) dapat Rp5-6 juta. Tapi, ada puluhan warga yang mendapatkan kurang dari Rp3 juta, bahkan cuma Rp750 ribu. Kalau diukur dengan biaya hidup di Yogyakarta dengan keluarga ibu, bapak, dan anak masih sangat kurang. Ditambah, pekerja seks yang sama sekali belum tersentuh baik dari PT KAI maupun pemerintah," ungkap Ana Maria, Perwakilan Aliansi Bong Suwung.

Hingga saat ini, warga Bong Suwung belum mendapat tanggung jawab dari pemerintah baik materiil maupun nonmateriil.

Karena itu, Aliansi Bong Suwung meminta khususnya pemerintah setempat bisa ikut bertanggung jawab atas penggusuran oleh PT KAI. 

"Kemarin, kita sudah bertemu dengan Bappeda soal langkah cepat juga belum ada dan itu diakui oleh Bappeda. Pemkot masih terus berkoordinasi dengan Dinas PUPKP, Dinsos, Dinkes dan sebagainya. Padahal, kebutuhan warga mengenai hal tersebut itu sangat mendesak," kata Ana. (scp/ard)