Ikuti Instruksi Megawati, Sejumlah Kepala Daerah Transit di Kantor DPD PDI Perjuangan DIY

Yogyakarta, tvOnenews.com - Sejumlah kepala daerah diketahui transit lebih dulu di kantor DPD PDI Perjuangan DIY usai keluar instruksi dari Ketua Umum (Ketum) partai Megawati Soekarno Putri.

Dalam instruksi tersebut, Megawati meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanannya menuju Angkatan Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Diketahui, salah seorang yang transit di Yogyakarta yaitu Bernard Mandacan, Bupati Manokwari Selatan, Papua Barat. Usai transit, dirinya menyebut akan ke Magelang namun tidak menuju Akmil yang menjadi lokasi pembekalan ratusan kepala daerah se-Indonesia.

"Kami berangkat dulu ke sana (Magelang), tapi tidak ke akmil. Di luar akmil," kata dia saat ditemui, Jumat (21/2/2025).

Dikatakan, semua kepala daerah dari Papua sudah berada di Yogyakarta dan Magelang.

"Dari Papua sudah berangkat. Ada enam provinsi di Papua sudah di Yogyakarta. Saya dari Papua Barat," ucapnya.

Baca Juga

Megawati Tak Segan Pecat Kader PDIP yang Main Dua Kaki dan Khianati Partai: Nggak Ada Guna!

Berdasarkan pengamatan tvOnenews.com, kepala daerah lain yang transit di kantor DPD PDI Perjuangan DIY yaitu Bupati Nias Selatan, Sokhiatulo Laia dan Bupati Papua Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana. Serta, masih ada beberapa kepala daerah lain namun tidak terkonfirmasi identitasnya.

Sekira mulai pukul 15.00 WIB, satu per satu kepala daerah terlihat keluar dari gedung DPD PDI Perjuangan DIY.

Terpisah, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih menyatakan tetap mengikuti instruksi dari Ketum PDI Perjuangan.

"Kita tegak lurus instruksi Ketum," katanya dengan singkat saat dihubungi lewat Whatsapp.

Diketahui, Endah merupakan kader PDI Perjuangan yang diusulkan oleh tiga partai saat Pemilu 2024. Selain PDI Perjuangan, ada PKB dan Partai Golkar.

Sebelumnya, Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo yang juga kader PDI Perjuangan juga mengungkapkan hal senada. Setelah surat edaran dari Ketum Partai keluar, pihaknya kemudian melakukan koordinasi.

"Ketika ada surat edaran, terus kita koordinasi. Sekarang ini kan koordinasi baru berjalan. Nanti konklusi dari koordinasi itu kita dengarkan," ucap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto dan wakilnya Wawan Hermawan termasuk kandidat yang hanya diusulkan oleh PDI Perjuangan untuk maju Pemilu 2024.

Untuk diketahui, keluarnya instruksi Megawati tersebut buntut dinamika politik nasional saat ini, yang mana Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (20/2/2025).