Tingkat Hunian Hotel Merosot Tajam Imbas Efisiensi Anggaran, PHRI DIY Mengadu ke Wakil Rakyat

Yogyakarta, tvOnenews.com - Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah berimbas pada sejumlah sektor salah satunya industri pariwisata. 

Pemangkasan anggaran khususnya untuk perjalanan dinas di lingkup kementerian atau lembaga menyebabkan hotel dan restoran di DIY kian merosot. Karena itu, Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengadu ke DPRD DIY. 

Ketua BPC PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono menyebut, imbas efisiensi anggaran terlihat pada menurunnya tingkat hunian hotel di DIY. Pada Januari 2025, tingkat hunian hotel menurun signifikan sekitar 60 persen dari kondisi normal yang hanya mencapai 70-90 persen.

Penurunan tersebut terjadi hingga Maret 2025 yang mana tingkat hunian hotel hanya di angka 5-15 persen. Bahkan, periode April-Juli 2025, reservasi yang masuk maksimal baru 30 persen.

Alhasil, PHRI DIY harus memutar otak dengan cara efisiensi sumber energi seperti listrik dan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena kedua hal itu disebut-sebut menjadi beban operasional paling tinggi.

"Sehingga, pekerja kontrak yang habis masa kontrak tidak diperpanjang lagi hingga adanya pengurangan jam kerja. Sebenarnya, PHRI inginnya tidak melakukan PHK. Namun, kalau 3 bulan ke depan belum ada perbaikan situasi kondisi, kami terpaksa (PHK)," tutur Deddy disela audiensi di gedung DPRD DIY, Selasa (25/3/2025).

Baca Juga

Akhir Manis Perjuangan Mbah Tupon Korban Mafia Tanah di Bantul, Dua Sertifikatnya Kembali ke Tangan

Menurut Deddy, imbas efisiensi anggaran melebihi saat pandemi covid-19. Kala pandemi melanda, pemerintah masih bisa membantu dengan adanya program staycation bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di hotel.

Kemudian, mengadakan rapat di hotel dan restoran dengan menerapkan protokol kesehatan serta adanya relaksasi pajak dan pemberian bantuan terdampak covid-19 bagi karyawan.

"Saat ini, pemerintah tidak bisa membantu karena efisiensi anggaran. Tapi, kami optimis pemerintah di DIY bisa membersamai kita, memberi solusi yang bisa diimplementasikan supaya hotel dan restoran di DIY bisa bertahan," kata Deddy.

Apalagi, industri pariwisata di DIY menjadi kekuataan perekonomian terutama di 5 Kabupaten/Kota yang ada. Juga penyumbang pajak terbesar di daerah ini.

Oleh sebab itu, PHRI DIY mengajukan solusi kepada pemerintah sama seperti masa pandemi covid-19 yakni mengharapkan ASN bisa staycation di hotel. Juga penyelenggaraan rapat di hotel dan restoran DIY, tentunya dengan menyesuaikan budget yang ada.

Selain itu, juga mengharapkan adanya relaksasi pajak bagi hotel maupun restoran. Karena saat ini, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik cukup tajam baik di Kabupaten/Kota. Terakhir, adanya keringanan bank bagi hotel dan restoran.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari mengakui, bukan hanya sektor ekonomi, namun kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sehingga membuat daya beli masyarakat menurun.

Meski ada keterbatasan, ia berharap, pemerintah bisa mengoptimalkan anggaran yang ada untuk membantu industri pariwisata di DIY, misalnya melibatkan pihak swasta atau mencari sumber dana lain bukan hanya dari pemerintah.

"Tentunya, juga ada terobosan dari Dinas Pariwisata (Dinpar) bagaimana menghadapi situasi ini. Meski Danais juga dipangkas, Dinpar bisa bekerjasama dengan mengadakan kegiatan dinas dengan masyarakat dan swasta yang bersumber dari Danais," ucap Andriana. (scp/buz)