Belum Ditahan, Notaris Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon Wajib Lapor 2 Kali Seminggu
- Tim tvOne - Sri Cahyani Putri
Sleman, tvOnenews.com - Ditreskrimum Polda DI Yogyakarta belum menahan Anhar Rulis, notaris yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan praktik mafia tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau dikenal Mbah Tupon di Dusun Ngentak, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Bantul.
Keputusan ini diambil penyidik berdasarkan pertimbangan faktor kemanusiaan karena kondisi kesehatan yang bersangkutan. Namun demikian, penyidik mewajibkan tersangka wajib lapor.
"Sekali lagi karena kesehatan, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap AH yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, yang bersangkutan wajib apel 2 kali seminggu yaitu Senin dan Kamis," kata Kombes Pol Ihsan, Kabid Humas Polda DIY ditemui usai rilis kasus, Rabu (25/6/2025).
Ihsan melanjutkan, Ditreskrimum Polda DIY mewajibkan tersangka wajib lapor agar tetap bisa memantau yang bersangkutan untuk proses hukum selanjutnya. Disebutnya, Anhar Rusli sudah dua kali dipanggil untuk keperluan pemeriksaan.
"Pemanggilan pertama, yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian, pengacaranya datang membawa surat keterangan sakit sehingga kita lakukan pemanggilan kedua. Selasa kemarin, yang bersangkutan kooperatif untuk datang dan sudah kita periksa," tuturnya.
Pada Jumat (20/6/2025) lalu, Polda DI Yogyakarta telah menahan enam tersangka lainnya dalam kasus ini di antaranya Bibit Rustamta (60) warga Kasihan, Bantul yang merupakan mantan lurah Bangunjiwo dan anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019 dan 2019-2024, Triono (54) warga Kasihan, Triyono (50) warga Sewon, Vitri Wartini (50) warga Pundong serta pasangan suami istri Muhammad Acmadi (47) dan Indah Fatmawati (46) warga Kotagede, Kota Yogyakarta.
"Tentunya, para tersangka saling mengenal," ucap Kombes Pol Idham Mahdi, Dirreskrimum Polda DI Yogyakarta.
Polisi mengungkap tujuh tersangka memiliki peran masing-masing. BR berperan memberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24451 dan 24452 sekaligus membujuk Mbah Tupon ke TK serta menerima uang transfer sebesar Rp 60 juta dari VW.
Selanjutnya, TK berperan menerima SHM Nomor 24451 dan 24452 sekaligus Mbah Tupon dan istrinya untuk tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) fiktif, menjadikan SHM 24452 untuk jaminan pinjaman di koperasi atas nama Mbah Tupon, menggunakan akta palsu No 145/2022 bersama VW menjual atau menggadai SHM 24452 ke Murtijo dan menerima uang senilai Rp 18.750.000. Serta, menyerahkan SHM 24451 ke TY dan menerima uang senilai Rp 137.000.000.
Kemudian, VW berperan menggunakan akta palsu No 145/2022 untuk menjual atau menggadai SHM 24452 ke Murtijo senilai Rp 150.000.000 dan membaginya ke TK sebesar Rp 18.750.000 dan Rp 90.000.000 untuk pribadi. Serta, menebus SHM 24452 di Koperasi Samdede.
Setelah itu, TY berperan menerima SHM 24451 dari TK dan mengurus semua proses pembuatan AJB fiktif ke PPAT AR atas perintah MA, menerima uang dari MA dan mentransfer uang senilai Rp 137.000.000 ke TK serta menerima SHM 24451 atas nama IF dari AR dan menyerahkan ke notaris Honggo Sigit.
Lalu, MA berperan sebagai pembuat skenario jual beli fiktif, menggunakan SHM hasil manipulasi untuk ajukan kredit bank atas nama sendiri dan mendapatkan total kredit senilai Rp 2.500.000.000 dan mentransfer ke TY untuk proses AJB.
Tersangka IF berperan menandatangani AJB fiktif dan menjadi pemilik nama di SHM 24451 dan menjadi penjamin kredit di bank untuk atas nama MA dan menerima uang di rekening pribadi.
Serta, AH berperan membuat AJB fiktif tanpa kehadiran dan kesepakatan jual beli dari para pihak, memproses balik nama SHM 24451 menjadi atas nama IF dan menyerahkan ke TY kemudian mendapatkan Rp 10.000.000.
Dalam kasus ini, Mbah Tupon terancam kehilangan sertifikat hak milik (SHM) seluas 1.655 meter persegi karena telah dijadikan agunan ke bank senilai Rp 1,5 Miliar. (scp/buz)
Load more