Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman Sri Purnomo Nilai Dakwaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Tak Tepat Dikaitkan Pelanggaran Pemilu

Sekitar Agustus atau September 2020 bertempat di rumah dinas Bupati Sleman, Sri Purnomo menyampaikan kepada saksi Koeswanto (Ketua DPC PDIP Sleman tahun 2020) yang merupakan tim koalisi pemenangan kepala daerah Kabupaten Sleman menyampaikan ada dana dari Kementerian Pariwisata yang menganggur bisa digunakan untuk pemenangan. 

Sepekan kemudian, Koeswanto mengumpulkan 14 pengurus DPC PDIP Sleman dan menyampaikan penggunaan dana hibah untuk pemenangan paslon bupati dan wabup Sleman nomor urut 3, Kustini-Danang Maharsa. Diketahui, Kustini merupakan istri terdakwa.

Sekira Agustus 2020, saksi Raudi Akmal yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Sleman dan juga putra kandung Sri Purnomo sekaligus timses paslon 03 memerintahkan tim relawan pemenangan untuk menyampaikan kepada kelompok masyarakat yang mengajukan proposal hibah pariwisata ke rumah dinas dengan permintaan untuk memberikan dukungan suara bagi paslon 03. 

Selanjutnya, Raudi Akmal menghubungi saksi Nyoman Rai Savitri selaku Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Usaha Pariwisata pada Dinas Pariwisata Sleman untuk datang menemuinya.

Raudi mengatakan kepada Nyoman bila bapak minta jangan disosialisasikan ke desa wisata, kalau ibu tidak percaya kita ketemu bapak sekarang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Sri Purnomo menerbitkan keputusan Bupati Sleman Nomor: 84/Kep.KDH/A/2020 tentang penerima dana hibah pariwisata berupa dana swakelola kepada kelompok masyarakat di sektor pariwisata Sleman tahun anggaran 2020.

Baca Juga

Curhat Noel ke Istrinya Saat Idul Adha: Ingin Buru-buru Divonis

Atas permintaan terdakwa dan saksi Raudi, lima desa wisata yakni Sendang Penjalin, Mbrajan, Gamplong, Grogol dan Cibuk Kidul menyampaikan kepada masyarakat agar memilih paslon nomor urut 03 pada Pilkada Kabupaten Sleman tahun 2020.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Raudi Akmal telah merugikan negara sebesar Rp10.952.457.030 sebagaimana audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DIY. (scp/buz)