Operasional Tersendat, 97 Dapur SPPG di DIY Tutup Imbas Dana Belum Cair Hingga Proses Penyelesaian SLHS

Yogyakarta, tvOnenews.com - Operasional puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersendat. 

Sebanyak 97 unit dapur yang dipersiapkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) terpaksa tutup karena terkendala pencairan dana operasional hingga proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG DIY, Ni Made Dwipanti menyebutkan, setidaknya ada hampir 400 dapur SPPG yang berdiri di 5 kabupaten/kota se-DIY. Sekarang ini, total ada 97 unit dapur yang ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. 

"(Terkait penutupan dapur SPPG) total ada 97 SPPG yang tutup se-DIY. Itu (tutup) per awal Juni ini," kata dia saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (11/6/2026). 

Dari jumlah tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY menuturkan bahwa sebanyak 42 SPPG terhenti akibat dana virtual account (VA) belum cair. Serta, 55 SPPG akibat permasalahan lain, termasuk suspend dan kendala administratif atau operasional lainnya. 

Lebih lanjut, Kabupaten Sleman disebut-sebut menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terhenti paling tinggi, yakni 36 SPPG atau sekitar 37,1 persen dari total se-DIY. Disusul Kabupaten Gunungkidul yang menempati urutan kedua dengan jumlah 28 SPPG. 

Baca Juga

Namanya Disebut Dalam Kasus Korupsi MBG, Ini Bantahan Kapolres Bekasi

Penutupan dapur penyedia MBG imbas permasalahan dana VA belum cair terkonsentrasi di Gunungkidul sebanyak 22 unit, Bantul 10 unit dan Sleman. 

"Untuk sisa angka dari total sebaran SPPG masih operasional dan menunggu info pencairan hari ini," ucap Ni Made. 

Sekarang ini, pemerintah daerah setempat terus mengevaluasi dapur SPPG yang sudah ada, seperti dari segi kemampuan dalam penyediaan jumlah porsi hingga kendala lainnya. 

"Kemarin kita juga target untuk pemenuhan SLHS karena itu penting. Jadi, SLHS itu di dalamnya termasuk pengolahan limbah yang memicu misalnya keracunan dan lain-lain," ucap Ni Made. 

Mantan Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo tersebut membeberkan penghentian dapur SPPG yang dinilai secara sepihak ini menimbulkan masalah baru bagi sekolah yang mendistribusikan kepada siswanya sebagai sasaran penerima program strategis Presiden RI ini. 

"Mereka (sekolah) tidak dikasih tahu, sehingga kemudian ada siswa mungkin sudah tidak sarapan kemudian masuk ke sekolah ternyata SPPG-nya tidak melayani. 

Jadi diputus sepihak. Ini akan jadi bagian kami monitoring dengan koordinator SPPG wilayah ada tindak lanjut. Kalau mau berhenti ya mungkin ada info dulu sehari atau dua hari sebelumnya," tuturnya. 

Operasional yang tersendat ini salah satunya terjadi di SPPG Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Diketahui, dapur tersebut sebagai penyedia MBG, salah satunya SMP Stella Duce 2 Yogyakarta. 

Kepala SMP Stella Duce 2 Yogyakarta, R.V. Banu Hastha Kunjana menyampaikan sekolahnya pertama kali menerima MBG pada Mei 2025. 

Namun pada 28 Mei 2026, pihaknya mendapatkan informasi dari SPPG di wilayahnya yang menghentikan pelayanannya dalam mendistribusikan MBG ke sekolahnya lantaran adanya pemeriksaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Hingga kini, sekolahnya belum menerima MBG lagi dari SPPG tersebut. 

"Sampai hari ini, belum ada info itu (kapan MBG dibagikan lagi)," katanya. 

Disebutkan, total ada 293 siswa sebagai penerima MBG tersebut yang disalurkan lima kali dalam sepekan. 

Kondisi serupa juga terjadi di SMAN 6 Yogyakarta. SPPG Sleman Depok Caturtunggal 4 sebagai dapur penyedia MBG di sekolahnya diketahui tidak beroperasional sejak awal Mei 2026 lalu. 

"Sejak 5 Mei dan sampai hari ini masih belum beredar lagi MBG-nya," kata Sri Moerni, Kepala SMAN 6 Yogyakarta. 

Dia mengungkap, awalnya SPPG tersebut menyampaikan terhentinya pendistribusian MBG di sekolahnya lantaran dana yang belum cair, disusul penyelesaian fasilitas sanitasi dapur yang belum memenuhi standar. 

"(Penyaluran MBG) Itu kan macetnya beberapa kali. Tanggal 5 Mei itu infonya anggaran belum turun, terus nyambung ada penyelesaian fasilitas dapur sehingga layanan MBG belum bisa dilanjutkan," ungkap Sri. 

Imbas dari penghentian distribusi MBG secara sepihak ini, para siswa di sekolah tersebut akhirnya membawa bekal makanan sendiri, meski ada juga yang jajan di kantin. 

"Karena usia anak SMA ini kan makannya banyak ya akhirnya anak membawa bekal, ada juga yang beli di kantin. Jadi, sarapan itu untuk menjaga stamina hingga istirahat pertama. Selanjutnya, dia membeli di kantin sekolah," ucap Sri. 

Dengan adanya persoalan ini, ia berharap pendistribusian MBG ke sekolahnya bisa lancar kembali dengan kondisi menu yang lebih bervariasi dan disukai siswa.

Terkait persoalan ini, wartawan tvOnenews.com telah menghubungi Gagat Widyatmoko selaku Kepala Regional BGN DIY untuk melakukan konfirmasi terkait hal tersebut.

Akan tetapi, Gagat mengarahkan untuk menghubungi Humas Pimpinan KPPG Sleman yang berwenang untuk wilayah DIY-Jateng. Namun saat dihubungi melalui sambungan telepon, yang bersangkutan tidak bisa dihubungi hingga berita ini ditulis. (scp/buz)