Ukuran Capaian Saja Tak Cukup untuk Evaluasi Program MBG pada Kelompok 3B dan 3T , Peneliti Tekankan Dampak Nyata

Sleman, tvOnenews.com - Evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya bagi kelompok 3B dan 3T dinilai tidak cukup hanya mengukur capaian administratif, maupun jumlah penerima manfaat. 

Peneliti menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program harus didasarkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. 

Kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) merupakan sasaran prioritas yang membutuhkan perhatian khusus dalam implementasi program MBG. 

Oleh sebab itu, evaluasi terhadap program tersebut harus mampu menggambarkan perubahan kondisi kesehatan dan gizi kelompok sasaran, bukan sekadar angka penyaluran makanan. 

"Evaluasi MBG tidak cukup berhenti pada jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang terserap. Keberhasilan program harus diukur melalui indikator yang lebih substantif, seperti perbaikan status gizi, penurunan prevalensi stunting, peningkatan konsentrasi belajar, serta dampak jangka panjang terhadap produktivitas generasi muda," tutur Suyanto, Direktur Garuda Institute, Sabtu (27/6/2026). 

Berdasarkan data BGN per Mei 2026, program ini telah menjangkau sekitar 62,45 juta penerima manfaat melalui 29.255 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah. 

Baca Juga

BSKDN Kemendagri Perkuat Strategi Percepatan MBG di Daerah 3T

Namun, menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru, persentase stunting nasional di angka 19,8 persen. Artinya, hampir satu dari lima anak Indonesia masih menghadapi risiko gangguan pertumbuhan yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas ekonomi pada masa mendatang. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting terus menurun di angka 18,8 persen sebagai bagian dari agenda pembangunan kesehatan nasional. 

Di sisi lain, program ini telah membuka lapangan kerja baru. Tercatat, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja dan melibatkan lebih dari 142 ribu pemasok lokal yang terdiri atas petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan pelaku UMKM. 

Capaian tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya menjadi instrumen pembangunan manusia, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha lokal, memperluas pasar produk pangan domestik, serta meningkatkan perputaran ekonomi di daerah. 

"Kami pun mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor produktif. Pemerintah perlu memperluas ruang tumbuh bagi industri bernilai tambah, hilirisasi, ekonomi digital, ekonomi kreatif, serta investasi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan berkualitas, khususnya bagi angkatan kerja muda," ucap Suyanto. 

Program MBG sesungguhnya merupakan program jangka panjang yang hasilnya baru bisa dilihat puluhan tahun mendatang. Ke depan, program ini digadang membawa manfaat baik bagi kemajuan bangsa Indonesia. 

"Saya kira evaluasi berkelanjutan harus dilakukan oleh BGN, terutama dari sisi tata kelola supaya penerima manfaat MBG tepat sasaran," kata Bahtiar Sebayang, Direktur Eksekutif Garuda Institute. 

Pihaknya juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan sosial dan keberlanjutan fiskal. Program prioritas sosial harus tetap berada dalam kerangka fiskal yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, disiplin anggaran, peningkatan pendapatan negara serta penguatan basis produktivitas ekonomi merupakan syarat penting agar kebijakan sosial tidak menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang. (scp/ard)