Momen Tak Biasa saat Sri Sultan Hamengku Buwono X Duduk Bersila di Hadapan Massa Aksi di Yogyakarta

Yogyakarta, tvOnenews.com - Momen menarik terjadi saat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil.

Tak seperti pertemuan formal pada umumnya, Raja Keraton Yogyakarta tersebut terlihat duduk bersila dihadapan para demonstran. 

Sikap Sri Sultan tersebut menjadi perhatian di tengah berlangsungnya aksi unjuk rasa bertepatan momentum Hari Pahlawan yang berlangsung di Kompleks Kepatihan Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026).

Sri Sultan duduk bersila didampingi jajarannya. Tampak juga Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga.

Dalam aksinya ini, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari eksistensi Jaga Warga, proyek Stadion Mandala Krida, aksi premanisme, kenaikan upah buruh hingga aspirasi ojek online (ojol).

"Kami meminta pengaturan gubernur terkait Jaga Warga agar segera dicabut. Itu satu. Yang kedua, kami meminta peraturan gubernur terkait pelarangan aksi (demonstrasi) di sumbu filosofi itu segera dicabut," ujar perwakilan massa aksi.

Baca Juga

Massa Aliansi Jogja Memanggil Desak Sultan Turun Tangan, Sikat Premanisme dan Upah Buruh Dinaikkan

"Tetapkan upah buruh di DIY sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Segera tindak lanjuti Mandala Krida, Hentikan seluruh kriminalisasi terhadap masyarakat, ojol dan mahasiswa. Jadi, itu lima tuntutan yang kami sampaikan," sambung massa aksi.

Di lokasi, Sri Sultan menjawab beberapa tuntutan dimulai dari persoalan mengenai keberadaan Jaga Warga dan akan mempertimbangkannya lantaran berkaitan dengan keamanan warga.

"Kami pertimbangkan kembali, akan kami sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Karena apa ? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Warga itu menghadapi masalah tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi disana masyarakat itu ada masalah narkoba, masalah kenakalan-kenalan yang ada dan sebagainya," tutur Sultan.

Sultan kemudian merespon terkait isu Stadion Mandala Krida. Ia memulainya dengan menerangkan duduk perkara kasus korupsi proyek renovasi stadion yang menghambat proyek lantaran statusnya sebagai objek hukum.

"Tapi di awal bulan September 2026, karena sudah inkrah, KPK memberitahu kami. Silakan kalau mau membangun. Nah disini tim dari Erick Thohir dari Menteri Pemuda dan Olahraga itu sudah melakukan survei," terang Sultan.

"Tapi karena APBN itu bertahap, bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA tahun 2028," imbuhnya.

Selanjutnya, Sultan menjawab persoalan mengenai rendahnya upah buruh di daerah ini. Sebelumnya, massa menilai Upah Mininum Regional (UMR) DIY tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pemda DIY, kata Sultan, sudah berusaha mengikuti regulasi yang ada. Selain itu, banyak sektor dalam Dewan Pengupahan yang harus diperhatikan.

"Bagaimana kita punya usaha semua bahwa pengertian dasar inflasi sama pertumbuhan ekonomi itu, kalau pertumbuhan ekonominya 5 persen, nilainya 2 atau 3 persen. Berarti kan kalau 3 persen kan hanya 8 persen naiknya," paparnya.

"Alfa itu kemungkinan bisa kami melangkah, tapi kan hanya 0,1 maksimum 0,9. Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4 kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha nggak keberatan. Ya nggak apa-apa," lanjutnya.

Kemudian terkait aksi premanisme yang selalu dibenturkan dengan massa aksi, Sultan mengaku tidak tahu menahu terkait masalah itu.

"Kalau premanisme, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman gitu. Preman itu siapa ? Saya kan tidak tahu gitu. Kalau saya, ya kalau kekerasan jangan dilakukan," terang Sultan.

Sementara mengenai tuntutan yang disampaikan ojol, Sultan meminta yang bersangkutan menyampaikan secara tertulis untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan.

"Kalau ada hal seperti itu, kami diberitahu? Tapi jangan lisan ya tertulis argumentasinya apa supaya itu jadi alat kami untuk kami bisa berjejaring dengan pemerintah pusat. Karena kalau mau menantang pemerintah pusat kalau tidak ada masukan dari yang bersangkutan, saya kan enggak tahu," ucapnya. (Scp)