Krisis Air Bersih Akibat Kemarau, BPBD Gunungkidul Mulai Pasok Air ke Pemukiman

Gunungkidul, DIY - Sejumlah wilayah di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilanda krisis air bersih. Menyusul permintaan langsung dari masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul mulai melakukan dropping air bersih pada musim kemarau ini.

Menurut Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, hampir setiap hari pihaknya menerima permohonan dropping air bersih dari masyarakat.

"Permohonan langsung yang diajukan ke kami, seperti dari Kapanewon Rongkop kemarin, kemudian ditindaklanjuti dengan droping 2 tangki air bersih," kata Purwono, Selasa (2/08/2022).

Sebenarnya, lanjut Purwono, tiap kapanewon sudah memiliki anggaran sendiri untuk pelaksanaan dropping air. Namun demikian, pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut jika pengajuan langsung ke BPBD.

"Dropping air bersih kan sudah menggunakan skema pembagian. Maksudnya ada wilayah yang bisa dilayani langsung oleh BPBD, dan ada juga yang dilakukan oleh kapanewon," ujarnya.

"Teknisnya begini, misalnya untuk Kapanewon Panggang. Di sana kami menangani satu kalurahan, kemudian 2 kalurahan lain droping airnya dilakukan kapanewon," teeangnya.

Baca Juga

Gempa Berkekuatan Magnitudo 6,5 Guncang Maluku Barat Daya

Pada musim kemarau tahun 2022 ini, BPBD Gunungkidul sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dropping air bersih, sebesar Rp. 600 juta.

"Anggaran tersebut cukup untuk 1.400 tangki air bersih, dimana setiap tangki memiliki kapasitas 5 ribu liter air. Sedangkan kami memiliki 6 armada tangki yang siap digunakan untuk droping," imbuh Purwono.

Sebelumnya, BPBD Gunungkidul sudah melakukan persiapan matang untuk pelaksanaan dropping air bersih, salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan 18 kapanewon yang ada.

Terpisah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Sumadi, mengatakan, untuk dropping air bersih, masing-masing kapanewon juga bisa bekerjasama dengan pihak ketiga atau swasta untuk penyaluran air bersih. Hal tersebut bisa dilakukan seandainya anggaran di kapanewon telah habis.

"Selain itu, jika anggaran sudah habis, maka kapanewon juga bisa mengajukan permohonan ke BPBD," kata Sumadi. (Ldhp/Buz)