Beri Waktu 2 Tahun, Presiden Minta BUMN Lakukan Perubahan Fundamental

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 1-2 tahun bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan perubahan fundamental sehingga meningkatkan daya saing. "Saya ingin melihat betul-betul dalam waktu setahun dua tahun ada sebuah perubahan-perubahan yang fundamental yang menyebabkan daya saing kita bisa naik levelnya," kata Presiden Jokowi dalam tayangan di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu.

Presiden Jokowi menyampaikan, hal itu saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 14 Oktober 2021. "Tadi saya senang Pelindo 1 Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 sudah gabung jadi PT Pelabuhan Indonesia. Kita harapkan nanti akan bisa memperbaiki biaya logistik kita, bisa memperbaiki konektivitas antarpulau yang kita miliki, ada 11 ribu pulau sehingga pelayanan pada masyarakat di seluruh pulau lebih baik," tambah Presiden.

Namun, menurut Presiden Jokowi, yang paling penting dari penggabungan tersebut adalah terbentuknya kekuatan besar. "Dan kalau 'berpartner' dengan perusahaan luar yang memiliki 'networking', jaringan kuat ke seluruh negara akan jadi kekuatan besar," tambah Presiden.

Presiden menyebutkan, sesungguhnya sudah sejak 6 tahun lalu ia meminta agar penggabungan BUMN itu berlangsung tapi tidak jadi terwujud. "Sudah kita mulai, tapi tidak pernah gabung ya sudalah. Kalau transisi 2 'holding' dulu dilakukan, tapi juga tidak ketemu-ketemu, tapi alhamdulilah semua sudah beres dan hal-hal seperti itu yang harus saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya," ungkap Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, jumlah BUMN di Indonesia sebelumnya terlalu banyak. "Ada 108 (BUMN) sekarang sudah turun jadi 41 (BUMN). Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan juga baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun adalah nilai-nilai, 'core value', yang ingin kita bangun itu," tambah Presiden.

Selain membangun nilai, Presiden Jokowi juga meminta agar para direksi BUMN memiliki kepercayaan diri dalam berusaha. "Bapak ibu adalah orang-orang yang sudah sangat terpilih kita seleksi. Jadi jangan sampai ada yang tidak PD (percaya diri). Ini yang perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan karena yang ingin kita bangun adalah profesionalisme," ungkap Presiden.

Nilai BUMN yang perlu ditanamkan, menurut Presiden adalah tidak ruwet dan berbelit-belit. "Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya. Bapak ibu bisa membayangkan, mau izin pembangkit listrik 259 izin, meski namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, semuanya sama saja itu izin. Itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada dan waktu yang diperlukan mencari izin bisa 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya!," kata Presiden.

Perizinan yang berbelit-belit itu, kata Presiden Jokowi, harus dipangkas. "Tidak boleh PLN sampe bertele-tele begitu, tidak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini? Sudah di kementerian berbelit-belit, daerah berbelit-belit, masuk ke BUMN berbelit-beli lagi. Lari semua," tegas Presiden Jokowi.   (ari/ant)