Pemerintah Dorong APERSI Sediakan Rumah Bagi Milenial, DPD Jatim Siap Support 

Batu, Jawa Timur - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) terus mendorong pelaku usaha perumahan. yakni Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk menyediakan rumah bagi milenial. Hal ini karena jumlah dan kemampuan mereka dalam kepemilikan rumah cukup banyak dan unik.

Untuk mengevaluasi kinerja APERSI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur, menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-6 Tahun 2021 di Golden Tulip Hotel Batu, Kamis (18/11/2021).

Rakerda tahun ini mengambil tema "Bersama APERSI Tumbuh dan Tangguh di Era Pandemi dalam Penyediaan Rumah MBR di Jatim".

Ketua DPD APERSI Jatim Makhrus Soleh mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk mengevaluasi kinerja selama setahun belakangan.

"Kota Batu butuh MBR (Kawasan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah), ini bisa dikombinasikan antara perumahan dan wisata melihat dengan tetap memperhatikan kultur daerah masing-masing," katanya.

Pihaknya mengaku siap mensupport atau mendukung program tersebut. 

"Karena milenial memang lagi ramai dan potensinya memang luar biasa sekali," kata Makhrus. 

Namun demikian, menurutnya, akan sulit untuk menemukan lokasi yang tepat untuk membangun rumah tersebut, mengingat karakteristik milenial itu sendiri yang biasanya dekat dengan pusat perkotaan.

Namun menurutnya, hal ini juga harus didukung dengan dukungan dari pihak-ihak terkait seperti perizinan pemerintah daerah, karena ini sangat berpengaruh pada cashflow pengembang. Kemudian harga tanah saat ini juga naik sekali. Sedangkan harga tanah yang masih terjangkau bagi pengembang ini rata-rata ada di pinggir kota. 

"Sedangkan di daerah, infrastrukturnya belum siap. Sehingga perlu adanya sinergi dengan pemerintah supaya harganya bisa lebih murah," ucap Makhrus.

Dengan rakerda ini evaluasi kinerja organisasi, diharapkan tahun depan kinerja semakin baik dengan strategi kuat untuk tumbuh dan tangguh.

Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menegaskan, 50 persen rumah bersubsidi di Indonesia merupakan sumbangsih APERSI. Namun sampai saat ini masih belum ada rumah bersubsidi yang ada di Kota Batu.

Selain itu, rakerda APERSI juga fokus pada soal perizinan dan pertanahan. Menurut Junaidi, masalah keduanya selalu ada karena tiap daerah memiliki kultur, geografis, dan tentunya peraturan yang berbeda.

“Terkait hal ini kita akan terus memberikan pelatihan-pelatihan dan juga advokasi pada anggota. Karena biasanya pada masalah selalu ada dan terjadi pada anggota baru yang belum banyak pengalaman,” imbuhnya.

Selain itu, yang jadi pembahasan lain adalah soal regulasi yang ada terkait pembangunan rumah subsidi. Yang terbaru adalah aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). 

Junaidi menegaskan, ada kenadala dalam penerapannya terkait geografis dan tantangan membangun rumah subsidi di daerah.

“Contoh paling mudah tiap daerah dari sisi geografisnya berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Apalagi di dalam SiPetruk ada 120 item yang harus diisi oleh pengembang, ini terlalu banyak, menyulitkan, dan merepotkan. Karena tiap daerah itu kendalanya beda-beda,” terangnya.

Junaidi berharap, seharusnya aplikasi SiPetruk ini harus terus disosialisasikan dan juga harus terbuka menerima masukan dari pengembang. Menurutnya, pengembanglah yang mengetahui pekerjaannya dan juga kendala-kendala di lapangan. Untuk itu, APERSI berharap, regulasi yang ada jangan malah merepotkan dan seharusnya memudahakan.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, Kota Batu memiliki kawasan pertanian dan hutan yang harus dijaga, dan bisa dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman dan berkegiatan hanya 20 persen.

"Kita harus sering berkomunikasi tentang bagaimana penyediaan rumah bisa untuk rakyat berjalan dengan baik lancar dengan izin-izin yang tidak repot, dengan tetap menjaga kelestarian kawasan yang ada," pungkasnya. (Edy Cahyono/act)