APBN 2024 Upayakan Dorong Kelancaran Logistik, Ini Goalnya…

Ada sekitar 15 kementerian ataupun Lembaga yang mempermudah pelaku usaha dengan tidak perlu lagi ke masing-masing K/L untuk menanyakan regulasi, proses, dan persyaratan kemudahan berbisnis.

“Tujuan pembangunan NLE adalah agar proses melakukan bisnis di Indonesia semakin kompetitif, baik dari segi waktu, simplifikasi, kecepatan, dan pada akhirnya dari segi biaya,” tambahnya. 

Menteri Keuangan pun menegaskan kepada Tim NLE yang merupakan kolaborasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Lembaga National Single Window (LNSW) agar terus mengelola NLE dengan tetap menjaga fasilitas yang ada untuk industri dan perdagangan. 

NLE merupakan tanggung jawab seluruh pihak dan entitas logistik. Implementasi NLE seharusnya tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga menghasilkan outcome yang positif bagi masyarakat. Alhasil, implementasi NLE dapat mendorong inovasi dan koordinasi untuk meningkatkan kinerja logistik dengan dukungan APBN tahun 2024, sehingga berkontribusi maksimal pada perekonomian nasional.

Dorongan APBN Pada Kelancaran Logistik

Diketahui, Rancangan APBN 2024 telah resmi disahkan melalui Pembicaraan Tingkat II (Paripurna) pada bulan September lalu. Pada kesempatan itu, APBN tahun 2024 disepakati salah satunya yaitu harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi pada tahun 2024.

Baca Juga

Buka Rakornas Dukcapil, Mendagri Tito Karnavian Beberkan Langkah Strategis Perkuat Infrastruktur Digital

Agus Rofiudin melihat adanya tensi Geopolitik yang mereda dan bisa menyebabkan fragmentasi serta mempersempit antarnegara terutama perdagangan. 

World Trade Organization (WTO) dalam Global Trade Outlook-nya, memprediksi volume perdagangan dunia tahun 2023 hanya tumbuh 1,7% dan picking up di tahun 2024 sebesar 3,2%.

Lebih lanjut pemerintah telah menyusun APBN tahun 2024 dengan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi yang 5,2%, inflasi sebesar 2,8%; hingga nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$.

Belanja negara yang Rp3.325,1 triliun, dialokasikan Rp2.467,5 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. 

Belanja Pemerintah Pusat dimaksimalkan untuk menguatkan APBN sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBN tahun 2024 disusun agar mampu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Pemerintah memperkirakan bahwa tahun 2024 nanti APBN akan berhadapan dengan situasi geopolitik yang belum jelas ujungnya, perubahan iklim, kekhawatiran pandemik, dan digitalisasi.