Kebijakan Fiskal Jadi Penjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Global

Jakarta - Kebijakan fiskal memiliki peranan penting sabagai penjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen melaksanakan reformasi struktural dalam meningkatkan daya saing di dunia lewat pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia serta penguatan institusi.

Pada beberapa forum kerja sama ekonomi internasional, Indonesia aktif berkontribusi dalam penentapan agenda global dan penyelesaian masalah global. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia terus melanjutkan perjalanannya menjadi negara yang berpenghasilan tinggi atau high income country. 

"Ini bukanlah perjalanan yang mulus dan mudah, karena tidak ada seorang pun yang menjanjikan bahwa menjadi negara berpenghasilan tinggi itu akan mudah, namun ini adalah sesuatu yang harus terus kita dukung dengan kebijakan institusi yang baik," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Baca Juga

Pertamax Naik Tak Terhindarkan, Pakar Ekonomi UGM dan UNIMA: APBN Bisa Jebol Jika Terus Ditahan

Pada pembukaan seminar internasional Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) yang ke-12 di Nusa Dua, Bali, 6-7 Desember 2023, Menkeu Sri Mulyani menjabarkan bagaimana Indonesia bisa keluar dari kesulitan saat dihantam pandemi Covid-19. 

Sri Mulyani menjelaskan bahwa cara melindungi ekonomi Indonesia adalah menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan dua kebijakan tersebut dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Pada saat yang sama kita juga melihat dunia yang sangat terfragmentasi dengan perang teknologi dan fragmentasi geopolitik. Lingkungan global ini jelas mempengaruhi pilihan kebijakan dan peluang bagi suatu negara," jelas Menkeu Sri Mulyani.

Fragmentasi global menjadi stimulus terjadinya peningkatan nasionalisme dan populisme. Keduanya dipastikan akan memberikan tekanan besar di sisi fiskal. 

"Karena pada akhirnya, fiskal, yaitu anggaran, merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat, sehingga sentimen terhadap nasionalisme dan populisme pasti akan ditransmisikan ke dalam kebijakan fiskal," ucap Menkeu menambahkan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa banyak negara yang mengadopsi kebijakan fiskal tertentu yang sebenarnya mengakomodir banyak hal, seperti defisit yang tinggi ataupun utang yang tinggi. 

"Tapi kalau memang mereka masih mampu untuk memiliki utang yang tinggi," jelas Sri Mulyani.