Pengusaha Usul agar Prabowo-Gibran Bentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan di Kabinet Baru, Apakah Tokoh Ini Cocok Jadi Menterinya?

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan usul agar pemerintahan Prabowo-Gibran nanti membentuk kementerian baru yakni Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan, Kementerian Perumahan dan Perkotaan di kabinet Prabowo-Gibran nanti akan menangani hal-hal terkait properti dan persoalan urban.

"Jadi dari segi kementerian itu memang tentu saja kami tahu ada keterbatasan dari segi nomenklatur yang ada, tapi ada beberapa memang masukan dari segi misalnya kita tidak memiliki kementerian yang fokus pada properti atau perumahan," kata Shinta di Jakarta dikutip Kamis (9/5/2024).

Lebih lanjut, Apindo juga berharap menteri yang ditunjuk untuk menjabat di Kementerian Perumahan dan Perkotaan nantinya memiliki kompetensi yang sesuai.

Dalam hal ini, menteri di kementerian baru tersebut harus bisa menangani dan menguasai persoalan perumahan dan hal-hal terkait properti seperti real estate.

Baca Juga

MPR Pastikan Sidang Paripurna Pengisian Jabatan Wapres Digelar pada 2 Desember

"Jadi ini salah satu yang sangat spesifik yang kami ajukan kepada pemerintahan baru. Apakah itu bentuknya kementerian atau badan seperti apa, pada dasarnya kita melihat daripada cakupan pekerjaan yang menurut kami masih perlu untuk diperhatikan," ujar Shinta.

Shinta menambahkan, alasan Kementerian Perumahan dan Perkotaan perlu ada adalah karena hal-hal berkaitan dengan perkotaan atau urban perlu ditangani secara lebih khusus.

Terlebih, presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki program 3 juta rumah yang akan direalisasikan pada masa jabatan 2024-2029.

Program tersebut dianggap perlu regulasi dan tata kelola secara khusus. Pembentukan badan atau kementerian khusus yang menangani perumahan di pemerintah baru nanti dianggap bisa mempercepat program perumahan dan perkotaan bagi rakyat.

"Karena itu merupakan usulan kami, karena penanganan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi kami mengusulkan kedua hal ini digabungkan yakni properti dan urban tersebut menjadi satu kementerian," kata Shinta.

Harapan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Perkotaan tersebut sejalan dengan kabar akan ditambahnya nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 40 lembaga.

Diketahui, nomenklatur kementerian di kabinet Jokowi-Ma'ruf saat ini adalah 34 dengan rincian 4 menteri koordinator alias Menko dan 30 menteri bidang.

Pertanyaannya, lantas siapa yang cocok untuk mengisi posisi menteri jika kementerian baru tersebut diwujudkan?

Dalam daftar menteri di 'bursa gelap' kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029 yang belakangan viral, belum ada bocoran nomenklatur Kementerian Perumahan dan Perkotaan.

Dalam daftar susunan kabinet yang belum resmi tersebut, hanya ada nomenklatur lama yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR.

Di dalamnya, nama Ridwan Kamil diproyeksi untuk mengisi posisi Menteri PUPR. Namun, daftar nama menteri itu pun masih belum resmi dan dikonfirmasi ilegal.

Artinya, calon menteri atau tokoh yang diusulkan untuk mengisi jabatan menteri di Kementerian Perumahan dan Perkotaan juga belum tercetus.

Ketua Umum Apindo yang mengusulkan dibentuknya Kementerian Perumahan dan Perkotaan juga belum berbicara mengenai tokoh yang dianggap cocok mengisi posisi menteri nantinya. (ant/rpi)