Terjerat Penyidikan Kasus Korupsi di KPK, Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Langsung Anjlok Hampir 5 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Menyusul dimulainya penyidikan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) langsung anjlok hampir mencapai 5 persen. 

Saham PGN dengan kode perdagangan PGAS langsung anjlok menyusul pengumuman KPK Senin (13/5/2024) petang, yang menyebut bahwa komisi antirasuah ini tengah memulai penyidikan kasus korupsi di BUMN tersebut. 

Pada perdagangan Selasa (14/5/2024), saham PGAS di Bursa Efek Indonesia (BEI) terpantau anjlok hingga Rp75 atau 4,93 persen, dari level Rp1.520 pada pembukaan perdagangan hingga ke level Rp1.445. Harga saham PGAS ini merupakan level terendah sejak 30 April 2024 lalu. 

Hingga pukul 11.00 WIB saham PGAS terpantau cukup aktif diperdagangkan dengan lebih dari 5 ribu kali transaksi atas 41,61 juta saham senilai Rp61 Miliar.

Sebelumnya, pada Senin petang, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PGN. Dia mengaku, perkara itu telah naik ke tahap penyidikan.

"Kemudian penyidikan di PGN, iya benar KPK melakukan penyidikan menyangkut perkara di Perusahaan Gas Negara," kata Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Senin .

Baca Juga

Usut Dugaan Korupsi, Kejari Tulungagung Geledah Kantor BPKAD dan Disbudpar

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika KPK sudah menaikkan suatu perkara ke tahap penyidikan, maka lembaga antirasuah itu telah menetapkan tersangka.

Dari Temuan BPK

Meski sudah masuk tahap penyidikan, Alexander Marwata belum mau mengungkap identitas pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam kasus tersebut.

Alexander Marwata hanya menyebut perkara PGN ini berawal dari hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian dilaporkan ke KPK.

"Itu berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK, disampaikan ke KPK. Sekarang masih dalam proses penyidikan," kata Alexander Marwata.

Lebih lanjut dia menjelaskan, KPK berpeluang untuk melakukan penahanan jika bukti yang ditemukan telah mencukupi. "Nanti mungkin kalau sudah cukup buktinya, tentu kita juga akan segera melakukan penahanan terhadap para tersangka," jelas Alexander Marwata. (ant)