Gaji Karyawan Dipotong Lagi 3% untuk Iuran Tapera, Begini Aturan, Skema, dan Manfaat Tabungan Perumahan Rakyat?

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini telah menerbitkan aturan iuran dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Mirip seperti skema BPJS, Tapera akan menjadi simpanan yang disetorkan secara rutin dari potongan gaji/upah karyawan dan penghasilan pekerja mandiri dalam jangka waktu tertentu untuk pembiayaan perumahan.

Tujuan Tapera adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Aturan Tapera tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Salah satu isi aturan Tapera yang membuat heboh publik adalah pemotongan 3 persen gaji/upah karyawan dan upah pekerja mandiri per bulan sebagaimana disebutkan dalam pasal 15.

Baca Juga

Reaksi Jokowi Usai Gibran Mundur

Peraturan baru itu berlaku terhitung sejak diundangkan pada 20 Mei 2024.

Untuk karyawan, besaran potongan dana Tapera itu dibayarkan dengan ketentuan, pemberi kerja menanggung 0,5 persen dan 2,5 persen sisanya dipotong dari gaji.

Dalam Pasal 14, disebutkan bahwa potongan dana Tapera untuk pekerja mandiri atau freelancer dibayarkan secara mandiri sesuai gaji yang dilaporkan.

Lantas, seperti penerapan iuran Tapera dalam PP Nomor 21 Tahun 2024?

Melansir tapera.go.id, dana yang diperoleh Badan Pengelola (BP) Tapera dari pemotongan peserta akan dilakukan pengelolaan berupa Pengerahan, Pemupukan dan Pemanfaatan

Skema Potongan Dana Tapera

Disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, peserta dana Tapera adalah setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berusia minimal 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

Mekanisme atau skema penerapan potongan dana Tapera sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 20 PP Nomor 25 Tahun 2020.

Mengacu aturan tersebut, pemberi kerja dan pekerja mandiri wajib membayar simpanan dana Tapera setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan di bulan berikutnya.

Uang potongan gaji dan penghasilan tersebut disetorkan langsung ke rekening dana Tapera.

Jika tanggal 10 merupakan hari libur, maka dana Tapera dibayarkan pada hari kerja pertama setelah hari libur.

Ketentuan lebih lanjut terkait penyetoran dana Tapera akan diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Manfaat Pembiayaaan Tapera

Kembali berdasarkan dari laman resmi, Tapera menjanjikan sejumlah manfaat bagi seluruh peserta tabungan ini.

Bagi pekerja dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka terdapat sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Peserta pekerja dapat melakukan pengajuan pembiayaan untuk pembelian rumah pertama, dengan syarat telah menjadi peserta Tapera minimal satu tahun dan mengikuti prosedur yang berlaku.

2. Kredit Bangun Rumah (KBR)

Jika peserta pekerja lebih memilih untuk membangun rumah dibanding membeli rumah, Tapera juga bisa digunakan untuk mengajukan pembiayaan pembangunan rumah pertama baru. Syaratnya sama dengan poin yang pertama.

3. Kredit Renovasi Rumah (KRR)

Tak hanya untuk membeli atau membangun rumah baru pertama, peserta pekerja juga bisa mengajukan pembiayaan untuk renovasi atau perbaikan rumah. Sama seperti pengajuan pembiayaan rumah baru, syarat mengajukan kredit ini yakni telah menjadi peserta Tapera minimal satu tahun dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

Sedangkan untuk pekerja non-MBR, manfaat yang bakal didapatkan dengan menjadi peserta tapera adalah pengembalian tabungan dan imbal hasil.

Pengembalian tabungan dan imbal hasil dapat diambil apabila telah berhenti menjadi Peserta Pekerja pensiun atau Pekerja Mandiri yang telah mencapai usia 58 tahun.

Kata Jokowi Melihat Respons Geger Masyarakat

Melihat respons masyarakat yang berhitung mengenai potongan gaji pegawai sebesar 3 persen Tapera, Presiden Jokowi menilai hal tersebut wajar.

“Iya semua dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau enggak berat,” kata Joko Widodo di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Presiden mengatakan, kebijakan menyangkut Tapera ini sama halnya ketika pemberlakuan kebijakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) yang dulu juga sempat ramai menjadi perbincangan publik.

“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI, yang gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi. (rpi)