Bahlil akan Beri Keistimewaan Proyek Kereta Bali Urban Rail, Perizinan Dipercepat hingga Pembebasan Pajak: Siapa Saja yang Menang Monggo

Jakarta, tvOnenews.com - Proyek kereta massal Bali (Bali Urban Rail) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan pendapatan kepariwisataan Indonesia kini tengah serius untuk segera direalisasikan.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya siap memfasilitasi dan mempercepat proses perizinan.

"Kami dari Kementerian Investasi akan mendorong untuk urusan-urusan perizinan. Siapa pun yang menang, monggo kami akan mempercepat perizinan,” kata Bahlil dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/5/2024).

Bahlil mengatakan, Bali Urban Rail merupakan proyek yang memiliki karakteristik unik tersendiri dalam peningkatan devisa negara.

Bali merupakan destinasi pariwisata favorit dunia, sehingga penting untuk melakukan peningkatan infrastruktur publik secara modern.

Baca Juga

ARF: Golkar Apresiasi Kebijakan Bahlil Impor BBM yang Optimal

Selain itu, Pulau Dewata secara geografis tak memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai subjek investasi hilirisasi.

"Di Bali ini kan tidak ada hilirisasi, tidak punya tambang. Mohon maaf, tidak seperti daerah-daerah lain yang ada migasnya segala macam," kata Bahlil.

"Oleh karena itu, kita kembangkan sistem angkutan umum massal berbasis kereta yang memakai model business-to-business. Ini justru merupakan hilirisasi versi pariwisata yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” ujar dia.

Menteri Bahlil melanjutkan, selain mempercepat proses perizinan proyek tersebut, pihaknya juga siap memberikan insentif pembebasan pajak (tax holiday), serta masterlist pembebasan bea masuk bagi perusahaan yang melaksanakan program ini.

Namun, Bahlil menegaskan agar perusahaan jujur dalam pelaporan keuntungannya karena pemerintah siap menyelidiki dan mengusut jika terjadi indikasi kecurangan.

Proyek Bali Urban Rail tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2024 tentang penugasan kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan, pembiayaan, dan penyelenggaraan sistem angkutan umum berbasis kereta.

Diharapkan pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis kereta tersebut bisa menjadi tonggak baru pembangunan infrastruktur transportasi di Bali.

Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi di Bali pada triwulan I 2024 mencapai Rp12,97 triliun.

Sementara untuk periode 2019 - triwulan I 2024 realisasi tertinggi didominasi oleh sektor hotel dan restoran sebanyak Rp29,63 triliun.

 Selanjutnya diikuti oleh sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp19,74 triliun, jasa lainnya Rp10,66 triliun, serta sektor transportasi Rp6,72 triliun. 

Sebelumnya, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengamanatkan PT Jamkrida Bali Mandara dan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) untuk mengembangkan infrastruktur penunjang transportasi bawah tanah tersebut.

Kini, Pemprov tinggal butuh gandeng mitra investor global untuk mempercepat realisasi proyek tersebut.

“PT SBDJ sudah bergerak melakukan lelang investasi melalui proses kualifikasi, ini bertujuan untuk mencari mitra investor global yang tepat untuk proyek sistem angkutan umum massal berbasis kereta di Bali, dengan dilakukan satu penyerahan dokumen menunjukkan ketertarikan investor besar,” kata Sang Made Mahendra Jaya, Rabu (29/5/2024).

Hingga saat ini delapan investor besar sudah menyatakan minatnya. Para calon investor tersebut terdiri dari tiga pemodal Eropa, dua dari China, satu dari Malaysia, dan dua dari Indonesia.(ant/rpi)