Bantah Starlink Jadi Anak Emas Pemerintah, Wamenkominfo: Jangan Lupa, Dia Itu Punya Kelemahan

Jika tidak ada jaminan keadilan dalam praktik usaha dari pemerintah, Anggota DPR khawatir dalam dua atau tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi dan internet lokal akan gulung tikar.

Selain itu, negara juga dianggap akan berpotensi kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur telekomunikasi karena dominasi Starlink.

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Telkom di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024), Anggota Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino mempertanyakan seluk beluk perizinan Starlink di Indonesia.

"Apakah Starlink sudah punya Network Operation Center (NOC)? Menkominfo bilang akan mendesak Starlink segera membereskan perizinan untuk beroperasi di Indonesia.

Kalau belum ada izinnya, apakah artinya pemerintah sudah menyajikan ladang persaingan yang fair? Karena semestinya jelas, izinnya komplet, baru boleh beroperasi," ujar Harris Turino Anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam keterangan resmi.

Harris melanjutkan, jangan sampai BUMN dirugikan. Apalagi kalau nantinya Starlink masuk ke seluler.

Baca Juga

Bertemu Menteri Hukum, Platform Digital Berkomitmen Mendukung Aturan Pemerintah terkait Perlindungan Anak

"Tentu kita tidak menutup perkembangan teknologi dan persaingan. Tapi, BUMN juga harus siap kalau terjadi persaingan yang tidak seimbang," imbuhnya. (rpi)