Reaksi BSI soal Muhammadiyah Tarik Seluruh Dananya hingga Rp13 Triliun untuk Dipindahkan, Ada Masalah Apa?

Diketahui, BSI telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan dengan total sebesar Rp59,2 triliun per Maret 2024, dengan porsi sektor UMKM mencapai Rp46,6 triliun.

Muhammadiyah Tarik Dananya Sekitar Rp13 Triliun

Sebelumnya, Muhammadiyah bermaksud memindahkan dana simpanan dan pembiayaan di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke sejumlah bank syariah lain.

Keputusan untuk mengalihkan atau rasionalisiasi dana simpanan dan pembiayaan itu ditegaskan dalam memo PP Muhammadiyah tertanggal 30 Mei 2024 Nomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana.

Adapun pengalihan ke sejumlah bank syariah tersebut antara lain Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, bank-bank syariah daerah dan bank-bank lain yang selama ini bekerja sama baik dengan Muhammadiyah.

Nilai seluruh dana yang akan dipindahkan Muhammadiyah dari BSI dikabarkan mencapai Rp13 triliun. Jika terealisasi, dana sebesar itu tentu akan berdampak besar bagi keseimbangan sebuah bank.

Baca Juga

6 Hari Lagi Puasa, Berikut Doa Menyambut Ramadhan 2026 yang Dianjurkan Ulama Indonesia

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas mengatakan bahwa porsi penempatan dana Muhammadiyah terlalu terkonsentrasi di BSI.

Hal itu secara bisnis dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk).

“Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan."

"Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan,” kata Anwar, Rabu (5/6/2024).

Dengan begitu, Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada, terutama ketika dunia perbankan syariah tersebut berhubungan dengan Muhammadiyah.

“Untuk itu Muhammadiyah merasa perlu menata banyak hal tentang masalah keuangannya termasuk dalam hal yang terkait dengan dunia perbankan terutama menyangkut tentang penempatan dana dan juga pembiayaan yang diterimanya,” kata Anwar. (ant/rpi)