Demi Pindah ke IKN Sekretaris Kabinet Minta Anggaran 2025 Ditambah Rp164,31 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah banyaknya pemotongan anggaran menjelang transisi pemerintahan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung justru meminta penambahan anggaran sebesar Rp164,31 Miliar di 2025. 

Saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Pramono Anung mengusulkan adanya penambahan anggaran untuk mendukung rencana pemerintahan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tidak mungkin untuk tidak ditambah (anggaran) karena tentunya ada yang di IKN, ada juga yang nanti ada di Jakarta sehingga pasti ada penambahan anggaran," kata Pramono Anung.

Sebelumnya, pagu indikatif untuk Sekretariat Kabinet yang ada saat ini untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp428,94 miliar. Sementara tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp164,31 miliar akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan. 

Pertama, kebutuhan anggaran operasional, sarana dan prasarana Sekretariat Kabinet di IKN, pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data.

"Karena nanti kalau di IKN, semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya. Jadi, kita memang green energy," ujarnya.

Baca Juga

Pembangunan IKN Dongkrak Permintaan Rumah di Balikpapan

Selanjutnya, terdapat kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024, untuk kebutuhan tahun 2025, serta kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan.

"Dan yang terakhir adalah kebutuhan anggaran pengiriman pejabat fungsional penerjemah ke event internasional karena itu menjadi tugas baru yang ada di Sekretariat Kabinet," ucapnya.

Pramono juga mengusulkan pergeseran anggaran antarprogram Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2025 sebesar Rp11,46 miliar. Hal ini ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran pengadaan barang pendukung pusat data, pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta pengadaan sarana dan prasarana.

"Anggaran dari program penyelenggaraan layanan kepada presiden-wakil presiden itu dipindahkan ke program dukungan manajemen karena rapat-rapat dan juga karena nanti pasti sebagian juga ada di IKN," kata Pramono Anung. (ant)