Izin Kelola Tambang bagi Ormas Keagamaan, Ketum PBNU: Sudah Ditawarkan Masa Ga Mau, Ini Sudah Melarat Berapa Lama?

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali angkat bicara mengenai keputusan Nahdlatul Ulama mau menerima jatah izin tambang dari pemerintah.

Gus Yahya mengatakan, salah satu alasan NU menerima izin tambang tersebut adalah demi kemaslahatan.

Hal itu disampaikan Gus Yahya dalam Halaqoh Ulama Strategi Sosial dan Posisi Fiqh dalam Masyarakat Plural: "Menyikapi Fatwa MUI Terikat Ijtima' Ulama Soal Salam Lintas Agama" yang digelar di Plaza PBNU Jakarta, 11 Juni 2024.

Menurutnya, izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan.

Pasalnya, Gus Yahya juga mengakui bahwa NU sendiri butuh kemandirian finansial untuk menghidupi organisasinya.

"Barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawari gethuk (kue singkong) saja mau, apalagi tambang. Ya kita mau lah," kata Gus Yahya dalam pidatonya, dikutip Kamis (13/6/2024).

Baca Juga

ARF: Golkar Apresiasi Kebijakan Bahlil Impor BBM yang Optimal

"Kenapa? Karena kita butuh, kita jelas butuh," imbuhnya.

Sambil menunjuk para hadirin dan jamaah, Gus Yahya berkelakar bahwa masyarakat NU telah lama melarat dan tertatih-tatih untuk menjalankan organisasi.

"Ini sudah melarat berapa lama, sampai imajinasi kaya saja tidak punya," ujarnya berkelakar.

"Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU saja harus iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pada pasal 83A, tertuang jelas bahwa pemerintah memberikan kesempatan organisasi keagamaan untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

PP tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang di dalamnya mengatur tentang pemberian izin usaha tambang, di mana badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan harus mendapatkan izin dengan cara lelang.

Sementara, PBNU saat ini dipastikan akan mendapatkan IUPK bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Izin Tambang Jadi Politik Balas Budi Pilpres?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali menekankan soal jatah izin tambang yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut Bahlil, pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan oleh pemerintah kepada NU didasarkan pada sejarah panjang jihad dan kontribusi mereka.

Oleh karena itu, Bahlil mengingatkan kembali jasa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah selama masa awal kemerdekaan, sehingga saat ini dirasa pantas mendapatkan ganjaran dari pemerintah.

"Sejak masa perjuangan kemerdekaan, ormas seperti NU dan Muhammadiyah telah berperan penting, termasuk mengeluarkan fatwa Jihad saat agresi militer Belanda tahun 1948," kata Bahlil dalam keterangannya di Instagram, dikutip Senin (10/6/2024).

"Atas dasar kontribusi ini, pemerintah merasa mereka layak mengelola sumber daya alam secara inklusif dan berkeadilan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah bukanlah politik balas budi, baik secara sejarah maupun sikap politik dewasa ini.

"Pemberian IUP ini bukanlah politik balas budi, melainkan pengakuan atas jasa besar mereka dan upaya untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi seluruh masyarakat," tegasnya. (rpi)