Ungkap Laporan Keuangan BPOM 2023 Bermasalah, BPK: Ada 207 Pedagang Besar Farmasi Belum Memiliki Sertifikat CDOB

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2023 yang harus segera ditindaklanjuti.

Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang membeberkan, setidaknya ada dua masalah utama dalam laporan keuangan BPOM tahun2023.

Pertama, ditemukan pengelolaan pendapatan jasa pengawasan obat dan makanan yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan karena peraturan tentang tarif penerbitan Izin Penerapan Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) belum ditetapkan.

“Hal ini mengakibatkan pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penerbitan IP CPPOB yang digunakan untuk keperluan ekspor tidak memiliki dasar hukum,” kata Pius saat bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia, dikutip Selasa (25/6/2024).

Kedua, aplikasi perizinan terkait sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di BPOM belum terintegrasi dengan aplikasi perizinan pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca Juga

BPOM Umumkan Obat Baru untuk Atasi Diabetes dan Mengelola Berat Badan

Sehingga, hal ini mengakibatkan adanya 207 pedagang besar farmasi belum memiliki sertifikat CDOB.

Atas persoalan tersebut, BPK memberikan rekomendasi, salah satunya meminta Kepala BPOM berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mengintegrasikan aplikasi pada BPOM dengan aplikasi milik Kemenkes.

Pius mengharapkan, BPOM bersama jajaran dapat segera menyelesaikan dua permasalahan itu dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan BPK, selambat-lambatnya 60 hari pasca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima sesuai dengan rencana aksi yang telah dibahas dan ditandatangani BPOM.

"Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh ataupun sebagian dari rekomendasi. Hal tersebut sebagai bentuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi, dalam pencapaian kinerja program dan tata kelola keuangan secara akuntabel dan transparan," katanya.

Kendati ditemukan beberapa permasalahan dalam LK BPOM, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Pius turut menyampaikan rencana pemeriksaan yang akan dilakukan BPK pada semester II tahun 2024. Salah satunya ialah pemeriksaan kinerja atas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik tahun 2023 serta 2024.

“Saya berharap seluruh jajaran BPOM dapat memberikan dukungan dan sinergi pada proses pemeriksaan, sehingga pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan negara, khususnya di lingkungan BPOM,” ujarnya. (ant/rpi)