Soroti Peredaran Obat Ilegal, DPR Singgung Lemahnya Pengawasan Pemerintah: Ada Daerah yang Tidak Ada Aparat Hukumnya

Jakarta, tvOnenews.com - Persoalan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan di Tanah Air menjadi perhatian Anggota Komisi IX DPR RI.

Anggota Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyoroti masih adanya peredaran obat ilegal di Indonesia disebabkan oleh tingkat pengawasan masih lemah.

Oleh sebab itu, Netty meminta agar obat yang beredar di masyarakat harus lebih ketat diawasi agar terjamin keamanan dan kelayakannya.

Hal itu disampaikan saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat Komisi IX DPR RI di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin lalu.

“Kalau kita berbicara mengenai pengawasan berarti kita berhadap-hadapan dengan kepatuhan. Waktu itu kita sempat membahas tingkat kepatuhan yang sangat beragam," katanya dilansir dari Antara, Rabu (26/6/2024).

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp100 Triliun, Mendagri Pastikan Pemulihan Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Pemulihan

Sebagai Anggota DPR, Netty meminta pemerintah agar berupaya untuk memastikan produsen dan distributor obat di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan yang optimal.

Menurutnya, tingkat kepatuhan yang optimal itu bernilai penting untuk menjamin obat yang beredar di tengah masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar terjamin keamanan dan kelayakannya.

“Ada obat ilegal berarti ada pengawasan yang lemah, seperti itu,” ungkap Netty.

Senada dengan Netty, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati juga mengatakan Indonesia masih menjadi negara yang mudah dimasuki, bukan hanya obat ilegal, melainkan narkotika karena ketiadaan aparat yang mengawasi.

“Kita ini negara yang sangat mudah dimasuki barang ilegal atau palsu dikarenakan ada border tertentu yang memang mudah sekali. Karena ada daerah-daerah yang tidak ada aparat hukumnya, angkatan lautnya sehingga masuk barang-barang ilegal, bukan hanya obat ilegal, narkotika dan lain-lain itu juga sangat gampang masuk ke Indonesia atau mudah sekali,” kata Nurhayati.

Nurhayati juga berharap keberadaan Panja Pengawasan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Obat pun dapat memberikan solusi atas masalah-masalah terkait obat itu.

“Kami berharap dengan adanya panja ini kita bisa memberikan satu solusi ke depan bagaimana memperbaiki alur dari masuknya bahan baku sampai dengan industri, pembuatannya, peredarannya, sampai penegakan hukumnya,” paparnya. (rpi)