Bukan Gempuran Impor Saja, Kemenperin Ungkap Penyebab Industri Keramik RI Nyaris Ambruk: Harga Gas Jadi Salah Satu Faktor

Sedangkan, volume impor ubin keramik impor disebut terus mengalami peningkatan sejak 2019, dari 75,6 juta meter persegi menjadi 93,4 juta meter persegi pada 2023, meski sempat turun pada angka 70,2 juta meter persegi pada tahun 2022.

Produk ubin keramik dari China sendiri diberikan insentif tax refund sebesar 14 persen oleh pemerintahnya.

Ashady menyebutkan lonjakan impor ini berpengaruh pada tujuh perusahaan industri ubin keramik yang akhirnya berhenti produksi.

Lima di antara perusahaan tersebut merupakan penerima fasilitas HGBT.

Maka, Kemenperin mau tidak mau harus rekomendasi Komite Antidumping Indonsia (KADI) untuk menerapkan Bea Masuk Antidumping (BMAD) kepada produk ubin keramik dari China.

"Juli 2024 keluar rekomendasi BMAD-nya selama 5 tahun dan besaran tarifnya antara 100,12 persen hingga 199,88 persen," ujar Ashady.

Baca Juga

KAI Tidak Jadi Impor KRL Bekas dari Jepang, Dirut: Buat Rakyat Harus yang Baru

Sebelumya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pihaknya beberapa waktu lalu menyita jutaan keramik impor ilegal dari China.

Tak main-main, keramik impor ilegal yang ditemukan di Surabaya itu jumlahnya mencapai 4,5 juta keping.

Oleh sebab itu, Kemendag langsung melakukan penyitaan sekaligus menerapkan kebijakan khusus terhadap keramik impor yang meruntuhkan industri dalam negeri tersebut. (ant/rpi)